SRIPOKU.COM - Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak terlalu memusingkan momen Joko Widodo, alias Jokowi, menginjak kepala kerbau.
Presiden RI ke-7 itu melakukannya saat berkunjung ke Lampung pada Sabtu (27/6/2026).
Seorang politisi dari PDIP, Guntur Romli, membantah anggapan bahwa kepala kerbau yang diinjak oleh Jokowi dikaitkan dengan lambang PDIP.
Menurut dia, lambang PDIP adalah banteng, bukan kerbau atau sapi.
"Banteng adalah satwa yang dilindungi sehingga tidak mungkin dijadikan kurban atau tumbal," tegasnya.
Baca juga: Tak Mau Ikut Campur, Respons Jokowi saat Roy Suryo dan Dokter Tifa Tidak Ditahan Jaksa
Ia menyerahkan penilaian atas dokumentasi acara tersebut kepada masyarakat.
"Jika Jokowi ingin mengekspresikan kesombongannya, biarlah masyarakat yang menilai," kata Guntur.
Meski demikian, Guntur merasa hewan kurban dalam tradisi apa pun seharusnya diperlakukan dengan hormat.
Guntur pun membandingkan perlakuan terhadap kerbau dengan tradisi atau budaya di wilayah lain, seperti di Toraja.
Dia menilai apa yang dilakukan Jokowi merupakan bentuk penghinaan.
"Misalnya, kerbau di Toraja atau daerah-daerah lain, jika menjadi bagian upacara, kepala atau tengkoraknya akan diabadikan sebagai kehormatan dan kebanggaan, bukan dihinakan seperti yang dilakukan dengan kaki Jokowi," jelasnya.
Ia juga menganggap peletakan kaki di atas kepala hewan seperti yang dilakukan Jokowi merupakan bentuk kesombongan.
"Sikap Jokowi yang menginjakkan kakinya di atas kepala kerbau atau sapi itu bentuk kesombongan. Namun, biarkan rakyat yang menilai," kata Guntur.
Pengamat Politik STISIPOL Candradimuka Palembang Ade Indra Chaniago menyoroti pemberian gelar adat "Baginda Pemuka Bangsa" kepada Jokowi di Lampung, Sabtu (27/6/2026) lalu.
Ade menilai, tidak ada yang keliru dengan masyarakat adat yang memberikan penghormatan.
Hal itu merupakan hak dan kearifan lokal yang patut dihormati.
Namun, ia menambahkan masyarakat juga berhak mempertanyakan momentum di balik penghargaan tersebut.
"Penghormatan tertinggi bagi seorang pemimpin bukanlah gelar yang disematkan dalam sebuah prosesi, melainkan kepercayaan yang lahir dari kebijakan yang mampu menghadirkan kesejahteraan, menciptakan lapangan pekerjaan, menjaga stabilitas ekonomi, serta memberikan harapan bagi rakyat," ujar Ade ke Sripoku.com, Minggu (28/6/2026).
Ia juga menyampaikan, sejarah akan mencatat dampak kepemimpinan seorang tokoh, bukan jumlah gelar yang diterima.
"Sejarah akan mencatat apakah pada masa kepemimpinannya rakyat hidup lebih sejahtera, memperoleh kesempatan yang lebih baik, dan merasakan keadilan," katanya.
Ade menegaskan, bagi rakyat penghargaan yang paling bermakna adalah kehadiran negara yang mampu menjawab persoalan mereka.
Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, resmi menyandang gelar adat kehormatan "Baginda Pemuka Bangsa" yang dianugerahkan langsung oleh perwakilan lima kerajaan adat besar di Provinsi Lampung.
