Ketika Uni Emirat Arab (UEA) menunjuk Omar Sultan al Olama sebagai menteri negara pertama di dunia untuk Akal Imitasi (AI) pada 2017, dia berjanji menyiapkan UEA untuk menyongsong era kecerdasan buatan.
Hanya enam tahun berselang, nama al Olama masuk dalam daftar perdana 100 tokoh AI dunia paling berpengaruh versi majalah TIME. Saat itu, Abu Dhabi telah melangkah jauh dalam menjalankan strategi digitalnya.
Majalah The Conversation melaporkan bahwa perang tersebut juga memunculkan kekhawatiran mengenai keamanan kabel bawah laut yang menjadi tulang punggung pusat data dan infrastruktur digital lainnya. Selain itu, blokade Selat Hormuz oleh Iran, yang kemudian diikuti Amerika Serikat, menghambat pengiriman perangkat keras.
"Pusat data kini telah menjadi infrastruktur yang sangat vital dan harus mendapat perlindungan layaknya kilang minyak atau fasilitas desalinasi,” kata Sebastian Sons, peneliti senior lembaga pemikir Jerman CARPO, kepada DW.
Meski perang mengoyang stabilitas di Teluk, para pengamat menilai tidak semua hal berubah. "Profil risiko politik memang berubah, tetapi fondasi dasarnya tetap sama,” ujar Mohammed Suleiman, peneliti senior Middle East Institute di Washington, kepada DW. "UEA tetap berada di persimpangan arus modal antara Timur dan Barat. Negara itu masih memiliki energi, lahan, dan kemauan politik untuk membangun kapasitas AI dalam skala besar,” katanya.
Sebastian Sons mengingatkan bahwa kawasan Teluk sebelumnya telah melewati berbagai krisis, mulai dari krisis keuangan global pada akhir dekade 2000-an, pandemi COVID-19, hingga berbagai konflik di kawasan Teluk. Semua itu pernah menguji model bisnis negara-negara Teluk. "Dalam setiap krisis tersebut, UEA menunjukkan tingkat ketahanan yang tinggi serta mampu menemukan cara untuk beradaptasi dan menghadapi situasi strategis seperti ini,” ujarnya. Menurut dia, kerusakan jangka panjang baru akan terjadi apabila konflik Iran berlangsung lama dan UEA gagal menyesuaikan model bisnisnya.
Meski begitu, masih ditunggu arah perubahan strategi diplomasi komputasi global oleh UEA. Pada Mei lalu, proyek pembangunan pusat data raksasa senilai US$1 miliar di Kenya dibatalkan, sebagaimana dilaporkan Business Insider Africa.
Bisa jadi, strategi AI Abu Dhabi kini telah cukup terdiversifikasi sehingga mampu menghadapi dampak krisis Iran.
Di jantung ambisi Abu Dhabi berdiri G42, konglomerasi bernilai miliaran dolar yang berbasis di Abu Dhabi. Perusahaan yang didirikan pada 2018 itu bergerak di bidang kecerdasan buatan dan komputasi awan.
Pada 2019, UEA meresmikan Mohamed Bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI), universitas pascasarjana pertama di dunia yang sepenuhnya didedikasikan untuk AI. Ambisinya menjadikan kampus tersebut sebagai "Stanford-nya Timur Tengah”.
Untuk beberapa waktu, UEA juga berupaya memosisikan diri sebagai negara penyeimbang teknologi antara Amerika Serikat dan Cina. Namun, langkah itu memicu sorotan Washington. Pada 2023, menurut laporan International Institute for Strategic Studies, UEA memutus seluruh kerja sama AI dengan Cina.
Saat ini Abu Dhabi tengah mengembangkan proyek Stargate UAE, sebuah klaster pusat data berskala raksasa bagi OpenAI dan sejumlah perusahaan Amerika Serikat lainnya.
Proyek tersebut mencakup kawasan seluas negara Monako dan diproyeksikan menjadi pusat data terbesar di dunia di luar Amerika Serikat. Menurut berbagai sumber industri, saat ini terdapat antara 35 hingga 58 pusat data yang telah beroperasi di UEA.
Walaupun tingkat gaji di UEA mampu bersaing dengan Silicon Valley, negara itu belum masuk jajaran teratas pusat talenta teknik AI dunia. Hal tersebut terungkap dalam laporan 2026 yang diterbitkan lembaga pemikir Atlantic Council di Washington.
"Terlepas dari investasi besar-besaran, sebagian besar ekosistem AI di kawasan ini masih bergantung pada model dasar, algoritma, dan tolok ukur yang dikembangkan di luar kawasan. Akibatnya, kawasan ini lebih berperan sebagai konsumen ketimbang produsen utama,” kata Fatima Abu Salem, profesor ilmu komputer di American University of Beirut, kepada DW. "Ketergantungan itu juga diperkuat oleh besarnya peran tenaga ahli asing serta institusi akademik luar negeri dalam riset lanjutan, pelatihan, dan proses validasi,” ujarnya.
Sebagai contoh, para peneliti mengkritik kualitas model AI berbahasa Arab milik UEA, seperti Jais. Dengan syarat identitas dirahasiakan, mereka mengatakan kepada DW bahwa hasil yang diberikan Jais "sangat mengecewakan”. Pada September 2025, universitas tersebut meluncurkan K2 Think, model penalaran AI sumber terbuka. Namun, lagi-lagi para peneliti independen menilai kinerja model K2 Think dibesar-besarkan.
Meski demikian, Sebastian Sons menilai, "Pada tahap ini, UEA telah menanamkan investasi yang begitu besar dalam strategi AI-nya sehingga tidak mungkin lagi berbalik arah.” Menurut dia, bagi UEA, proyek ini jauh melampaui sekadar proyek pelengkap. Ini merupakan upaya untuk menjadi pemain kunci yang tak tergantikan sekaligus pemimpin di bidang tersebut.
Pandangan itu sejalan dengan pernyataan Menteri Negara UEA untuk Teknologi AI Omar Sultan Al Olama. Sejak 2018 dia telah mengatakan, "Data adalah minyak baru.”
Diadaptasi dari Bahasa Inggris oleh Rizki Nugraha
Editor: Yuniman Farid
