POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Pemerintah berkomitmen memperluas akses pembiayaan murah kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM melalui program Kredit Usaha Rakayat (KUR). 

Hingga Juni 2026, penyaluran KUR untuk UMKM dilaporkan telah mencapai mencapai Rp 147,70 triliun atau setara dengan 50,83 persen dari target plafon penyaluran KUR tahun 2026 yang berjumlah hampir Rp 300 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional.

Baca juga: Penyaluran KUR di NTT Sudah Capai Rp1,38 Triliun

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah terus memperluas instrumen pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha.

Selain KUR, pemerintah juga menyediakan pembiayaan ekspor melalui lembaga pembiayaan ekspor, kredit industri bagi sektor padat karya dan padat modal seperti tekstil, produk tekstil, furnitur, kayu, serta sektor strategis lainnya.

Untuk pertama kalinya, pemerintah juga meluncurkan KUR Perumahan dengan alokasi pembiayaan sebesar Rp 50 triliun. Program ini dapat dimanfaatkan untuk renovasi rumah dengan plafon hingga Rp 500 juta dan ditargetkan menjangkau 100.000 rumah.

Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat layanan UMKM melalui transformasi digital lewat Sistem Aplikasi Pelayanan UMKM (SAPA UMKM).

Platform ini dikembangkan sebagai super-app untuk mengintegrasikan layanan mulai dari pendataan, pengembangan kapasitas usaha, legalitas, hingga akses program pemerintah. 

Penyaluran KUR di NTT

Sementara itu, penyaluran KUR di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dilaporkan  mencapai Rp1,385 triliun kepada 26.725 debitur, berdasarkan catatan pada akhir Mei 2026

Hal tersebut diungkapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nusa Tenggara Timur  (DJPb NTT). 

"Total penyaluran KUR sampai dengan 31 Mei 2026 sebesar Rp1,385 triliun untuk 26.725 debitur, naik Rp240,84 miliar atau 21,03 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," kata Kepala Kantor Wilayah DJPb Kemenkeu Provinsi NTT Adi Setiawan, dikutip KBRN Jumat (26/6/2026) lalu. 

Ia menjelaskan penyaluran KUR terbesar berada di Kota Kupang sebesar Rp175,51 miliar untuk 1.966 debitur, diikuti Kabupaten Sikka sebesar Rp104,76 miliar untuk 2.38 debitur, sedangkan yang terendah di Kabupaten Sabu Raijua sebesar Rp1,97 miliar untuk 43 debitur.

Menurut Adi, sektor perdagangan besar dan eceran masih mendominasi penyaluran KUR dengan nilai Rp655,18 miliar atau 47,27 persen dari total penyaluran. Posisi berikutnya ditempati sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar Rp277,08 miliar atau 19,99 persen.

"Dari yang saya lihat, disparitas atau perbedaan antarwilayah belum banyak berubah. Meski sempat dilakukan telaah lebih jauh, ada beberapa daerah yang progres penurunannya justru melambat," ujarnya.

Ia berharap kontribusi sektor pertanian dalam penyaluran KUR dapat terus ditingkatkan karena apabila komoditas pokok dapat dihasilkan secara mandiri di daerah, ketergantungan dan sensitivitas inflasi terhadap biaya logistik dapat dikurangi. (*)