TRIBUNTRENDS.COM - Kementerian Sosial menggandeng TNI untuk memperkuat pelaksanaan program Sekolah Rakyat melalui pendampingan kehidupan asrama bagi para siswa.
Sebanyak sekitar 1.000 taruna Akademi Militer (Akmil) tingkat I dan II akan diterjunkan ke 178 titik Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai daerah.
Program pendampingan tersebut dijadwalkan berlangsung selama lima hari, mulai 3 hingga 8 Agustus 2026, dengan fokus membantu siswa beradaptasi dengan kehidupan di lingkungan asrama.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa kehadiran para taruna tidak dimaksudkan untuk mengambil alih tugas guru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas.
Menurutnya, peran utama taruna adalah menjadi pendamping yang membimbing para siswa dalam menjalani aktivitas sehari-hari selama tinggal di asrama.
Baca juga: Garap Program Sekolah Rakyat, Kontraktor Belum Terima Bayaran, Menteri PU: Aman Belum Sampai Sana
"Program ini hanya berlangsung selama lima hari, mulai 3 hingga 8 Agustus. Tujuannya membantu anak-anak yang tinggal di asrama agar lebih mandiri. Mereka akan dibimbing melakukan hal-hal sederhana, seperti merapikan lemari, merapikan tempat tidur, hingga membiasakan kerapian dalam berseragam," ujar Agus Jabo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/6/2026).
Ia menjelaskan, pembinaan tersebut diharapkan mampu membantu siswa menyesuaikan diri dengan lingkungan baru meski harus tinggal terpisah dari keluarga.
Selain membangun kemandirian, para taruna juga akan menciptakan suasana asrama yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh peserta didik.
"Taruna tidak mengajar di kelas seperti guru. Mereka memberikan bimbingan di asrama agar anak-anak Sekolah Rakyat dapat tinggal dengan tenang dan nyaman walaupun tidak tinggal satu rumah dengan keluarganya. Mereka juga memberikan pembinaan agar tidak terjadi segala bentuk kekerasan, termasuk perundungan atau kekerasan dari kakak kelas kepada adik kelas," kata Agus Jabo.
Agus Jabo menambahkan, pelaksanaan program pendampingan tersebut memiliki landasan hukum yang jelas sehingga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah.
Dasar pelaksanaannya mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Pemilihan taruna Akmil sebagai pendamping juga bukan tanpa alasan, melainkan karena mereka telah memiliki pengalaman hidup di lingkungan asrama.
Pengalaman tersebut dinilai menjadi bekal penting untuk membimbing siswa agar lebih cepat beradaptasi dengan pola kehidupan baru yang menuntut kedisiplinan dan kemandirian.
"Kenapa taruna? Karena mereka yang memahami bagaimana hidup di asrama. Pengalaman itu yang ingin ditularkan kepada anak-anak Sekolah Rakyat agar mereka cepat beradaptasi dan memiliki karakter yang mandiri," ujarnya.
Dalam pelaksanaannya nanti, setiap lokasi Sekolah Rakyat akan mendapatkan pendampingan dari lima personel taruna yang bertugas secara intensif.
Pendampingan itu akan mencakup berbagai keterampilan dasar yang dibutuhkan siswa selama tinggal di asrama, mulai dari menyetrika seragam, merapikan tempat tidur dan lemari pakaian, menyemir sepatu, hingga membangun kebiasaan hidup yang disiplin dan mandiri.
Melalui program tersebut, pemerintah berharap para siswa Sekolah Rakyat dapat lebih siap menjalani kehidupan berasrama sekaligus membentuk karakter mandiri, disiplin, dan saling menghargai sejak dini.
Baca juga: Pelibatan Taruna Akmil di Sekolah Rakyat, Amnesty International: Militerisme Bukan Jalan Keluar
Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah ternyata tidak hanya menampung anak-anak dari keluarga miskin biasa.
Di balik program yang disebut sebagai upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi itu, tersimpan kenyataan sosial yang cukup mengejutkan.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengungkapkan, sebagian siswa dan siswi Sekolah Rakyat berasal dari latar belakang kehidupan keras di jalanan.
Bahkan, ada yang sebelumnya sudah terjerumus menjadi preman hingga bekerja sebagai pemandu lagu karaoke atau lady companion (LC).
Baca juga: Sekolah Rakyat Berbasis Asrama, Wamensos Ungkap Banyak Siswa dari Lingkungan Rentan
Pernyataan itu disampaikan Agus Jabo saat diwawancarai Kompas.com pada Kamis (21/5/2026). Ia mengatakan, program yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto tersebut memang dirancang untuk menyelamatkan anak-anak dari lingkaran kemiskinan yang terus berulang.
“Contoh misalnya yang sekolah di sekolah-sekolah itu ada yang sudah jadi preman, mohon maaf, ada yang sudah jadi LC, ya macam-macam. Itu harus kita ubah,” kata Agus Jabo.
Agus Jabo menjelaskan, pemerintah sengaja menerapkan konsep sekolah asrama atau boarding school dalam program Sekolah Rakyat. Menurutnya, keputusan itu bukan tanpa alasan.
Ia mengaku Kementerian Sosial sempat menerima banyak kritik terkait konsep tersebut. Banyak pihak mempertanyakan mengapa pemerintah tidak cukup memperbaiki sekolah reguler yang sudah ada.
“Kenapa harus boarding? Kan kita dikritik, kenapa tidak diperbaiki saja sekolah-sekolah reguler yang ada, ya kan, mereka anak-anak orang miskin itu masuk ke situ,” ucapnya.
Namun, menurut Agus Jabo, kondisi nyata di lapangan membuat pemerintah memilih pendekatan berbeda.
Ia menyebut sebagian besar anak-anak dari keluarga miskin hidup di lingkungan yang tidak sehat dan tidak mendukung perkembangan mereka.
Agus Jabo membeberkan bahwa banyak siswa Sekolah Rakyat berasal dari rumah dengan sanitasi buruk serta kondisi sosial yang memprihatinkan.
Situasi itu, menurutnya, ikut memengaruhi kualitas hidup hingga perkembangan mental anak.
“Kalau di sekolah reguler, habis sekolah itu pulang ke rumah lagi, itu rata-rata rumah orang miskin itu sanitasinya tidak bagus.
Artinya gizinya enggak bagus, sanitasinya enggak bagus, kemudian mempengaruhi IQ, mempengaruhi karakter,” ujarnya.
Karena alasan itulah, pemerintah memilih sistem pendidikan berbasis asrama bagi anak-anak dari keluarga Desil 1 dan Desil 2 atau kelompok masyarakat sangat miskin.
Baca juga: Ogah Terseret Skandal, Gus Ipul Jemput Bola ke KPK: Kami Akan Buka-bukaan Soal Sepatu Sekolah Rakyat
Dalam penjelasannya, Agus Jabo juga mengutip data dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan masih tingginya angka anak putus sekolah di Indonesia.
Ia mengatakan terdapat sekitar empat juta anak yang tidak mengenyam pendidikan. Mayoritas di antaranya disebabkan persoalan ekonomi keluarga.
“Hampir 76 persen menurut BPS orang tua mengatakan bahwa kami tidak bisa menyekolahkan anak karena faktor ekonomi. Hampir 64 persen lebih kalau orang tuanya miskin anakya cenderung akan ikut miskin,” tuturnya.
Pemerintah, lanjut Agus Jabo, menargetkan angka kemiskinan nasional turun hingga di bawah 5 persen pada 2029 melalui berbagai program prioritas, termasuk Sekolah Rakyat.
Ia menegaskan bahwa program ini bukan hanya soal pendidikan, tetapi juga menyangkut perbaikan kualitas hidup keluarga miskin secara menyeluruh.
“Jadi Presiden perintahnya, anaknya kalian sekolahkan, boarding. Orang tuanya kalian berdayakan supava dapat penghasilan yang layak, ini pengentasan kemiskinan. Rumahnya kalian perbaiki, rumah yang tadi kita harus perbaiki,” jelasnya.
(TribunTrends/Wartakotalive/Kompas)
