TRIBUNLOMBOK.COM — Rencana pembangunan terminal pesawat amfibi (seaplane) di Bendungan Batujai, Lombok Tengah mendapatkan reaksi pro kontra.
Di satu sisi, proyek ini tersendat proses perizinan yang belum rampung di tingkat kementerian.
Di sisi lain, ribuan warga di tujuh dusun lingkar bendungan menyatakan penolakan keras terhadap rencana tersebut karena berdampak pada mata pencaharian.
Proyek yang sebelumnya ditargetkan beroperasi pada Juni 2026 ini kini resmi mundur.
Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar, mengakui bahwa berbagai izin yang dibutuhkan masih dalam proses pengurusan, sehingga Pemerintah Provinsi NTB memundurkan target operasional menjadi 17 Agustus 2026.
"Banyak izin yang harus diurus, mudah-mudahan 17 Agustus bisa. Ada revisi (waktu penyelesaian)," kata Ervan, Senin (29/6/2026).
Baca juga: Izin Seaplane Bendungan Batujai Masih Berproses di Kementerian
Sejumlah dokumen perizinan yang masih berproses meliputi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), dokumen Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL), hingga izin operasional penerbangan.
Menurut Ervan, seluruh proses perizinan ini dijalankan secara simultan meski membutuhkan waktu karena jumlahnya yang banyak dan bertahap.
"Ini simultan diurus, tidak ada yang ribet diurus tapi banyak dan bertahap," jelasnya.
Bendungan Batujai dipilih sebagai lokasi landasan seaplane karena letaknya yang relatif dekat dengan Bandara Internasional Lombok, sehingga wisatawan yang baru tiba bisa langsung diantarkan menuju destinasi pulau-pulau kecil di NTB.
Adapun rute yang direncanakan mencakup Gili Balu (Sumbawa Barat), Teluk Saleh (Sumbawa), Satonda (Bima), Gili Trawangan-Meno-Air (Lombok Utara), dan kawasan Mandalika.
Tujuh dusun yang terdampak langsung yakni Karang Baru, Embung, Merang Baru, Muskalah, Sesake, Selebung, dan Tunjeng secara tegas menolak rencana pembangunan seaplane tersebut.
Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmar) Pade Angen sekaligus Ketua Nelayan Karang Baru Barat, Beni Kuspandi, mengungkapkan bahwa hampir seluruh warga di tujuh dusun tersebut menggantungkan hidup pada hasil perikanan di bendungan.
"Untuk warga dan masyarakat di sini sekitar 7 kekadusan, 99 persen merupakan nelayan, karena itu sebagai mata pencaharian yang paling utama," ujar Beni, Senin (29/6/2026).
Jika area tangkap ikan harus ditutup demi operasional pesawat amfibi, warga khawatir akan terjadi krisis ekonomi yang meluas di seluruh kawasan lingkar bendungan.
"Kalau ini benar-benar terbangun, otomatis mereka akan kelaparan," tegasnya.
Bagi masyarakat tujuh dusun ini, proyek seaplane terasa sebagai pengorbanan keempat setelah serangkaian proyek pembangunan sebelumnya mulai dari pelepasan lahan warisan leluhur untuk pembangunan bendungan, pembangunan Bandara Internasional Lombok, hingga proyek sedimentasi di Bendungan Batujai itu sendiri.
"Sudah tiga kali korban: pertama lahan nenek moyang kita diambil, kedua bandara, ketiga kemarin ada proyek sedimentasi. Sekarang diambil lagi untuk nelayan, masa iya-iya terus dong, mati kita sebagai masyarakat di sini," keluh Beni.
Hingga saat ini warga mengaku belum pernah menerima penjelasan resmi dari pemerintah kabupaten maupun provinsi terkait rencana pembangunan seaplane.
Informasi yang mereka terima selama ini hanya berupa kabar yang beredar dari mulut ke mulut.
Warga juga menyoroti kemungkinan terganggunya pasokan air irigasi bagi petani di kawasan Praya Barat Daya hingga Lombok Barat, mengingat ketinggian air bendungan kemungkinan harus dipertahankan pada level tertentu demi keperluan pendaratan pesawat.
Selain itu muncul kekhawatiran bahwa status proyek yang bersifat VVIP akan menutup akses warga lokal terhadap Bendungan Batujai sebagai destinasi wisata rakyat yang selama ini bisa dinikmati secara gratis.
Masyarakat tujuh dusun kini mendesak Bupati Lombok Tengah dan Gubernur NTB untuk segera turun langsung melakukan sosialisasi resmi, sekaligus memberikan jaminan solusi konkret bagi keberlangsungan mata pencaharian nelayan yang terdampak.
Jika tuntutan ini terus diabaikan, warga menyatakan kesiapan untuk menempuh jalur perlawanan yang lebih tegas.
"Pertama kita akan menolak keras, tetap. Kalau bisa kita nanti akan berunjuk rasa untuk menolak keras adanya seaplane ini," pungkas Beni.
(*)
