BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ( Babel ), Hidayat Arsani, memastikan rekomendasi atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 telah ditindaklanjuti bersama DPRD Provinsi Bangka Belitung.

Hal tersebut disampaikan Hidayat Arsani usai menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Provinsi Bangka Belitung terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 di Kantor DPRD Bangka Belitung, Selasa (30/6/2026).

Menurut Hidayat, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) telah bekerja keras untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi catatan dalam hasil pemeriksaan BPK.

"Yang kurang kita perbaiki. Alhamdulillah semua SKPD sudah kerja keras dan ini dievaluasi yang lama. Tetapi tanggung jawab saya sebagai gubernur," kata Hidayat Arsani kepada Bangkapos.com.

Ia menegaskan, prinsip yang dipegang DPRD bersama gubernur, mengembalikan penggunaan uang rakyat untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

"Prinsip dewan dengan gubernur uang rakyat kita kembalikan ke rakyat," terangnya.

Diketahui, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesembilan kalinya, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 

Opini itu disampaikan, Staf ahli bidang Keuangan BPK RI, Ahmad Adib Susilo.

Ia hadir saat Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov Kepulauan Babel 2025, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Babel, Kamis (18/6/2026) lalu.

Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, mengatakan, capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Provinsi Bangka Belitung patut disyukuri. 

Menurutnya, raihan WTP untuk kesembilan kalinya tersebut menunjukkan tata kelola pemerintahan daerah yang sudah berjalan dengan baik.

"Kita harus terus meningkatkan karena persoalan kondisi yang dihadapi bertambah banyak dan kompleks dan WTP harus dipertahankan dengan baik," kata Eddy.

Ia menegaskan, kualitas pengelolaan keuangan dan pemerintahan harus terus ditingkatkan di tengah banyaknya tantangan serta persoalan yang dihadapi daerah.

"Tentu ada rekomendasi yang diberikan BPK untuk beberapa OPD akan jadi atensi khusus. Dibahas bersama, terkait rekomendasi itu agar segera dituntaskan dalam waktu yang sudah ditentukan," katanya.

Politisi Partai Golkar ini, berharap tidak ada lagi temuan atau kesalahan yang berulang pada periode mendatang. (Bangkapos.com/Riki Pratama)