TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Isu potensi gangguan pasokan listrik atau blackout di wilayah Jawa-Bali akibat seretnya pasokan batu bara menjadi alarm keras bagi daerah lain.
Merespons hal ini, Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Achmad Djufrie, mendesak pentingnya regulasi lokal yang kuat untuk melindungi kepentingan daerah sekaligus menjamin ketahanan energi.
Menurut Achmad Djufrie, sebagai salah satu daerah penghasil batu bara terbesar, Kaltara harus memprioritaskan kebutuhan domestik agar tidak mengalami krisis bahan bakar pembangkit di masa mendatang. Oleh karena itu, DPRD Kaltara terus mendorong lahirnya berbagai peraturan daerah (perda).
Regulasi ini tidak hanya berfungsi mengamankan energi, tetapi juga mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan.
Baca juga: Warga Tanjung Selor Keluhkan Listrik Padam hingga 3 Jam, PLN Sebut Ada Kendala di Pembangkit
"Nah kami selalu mendorong membuat peraturan supaya pemerintah bisa menarik PAD dari para stakeholder yang sudah kita atur dalam peraturan daerah," ujar Achmad Djufrie.
Selain memperketat aturan main bagi pengusaha tambang, politikus Gerindra ini juga memberi catatan khusus kepada PT PLN. Ia berharap perusahaan pelat merah tersebut aktif memastikan pasokan batu bara dari bumi Kaltara tetap aman, sehingga kendala kelistrikan di wilayah lain tidak menular ke Kaltara.
"PLN juga kami kasih masukan agar jangan sampai kondisi seperti itu terjadi di Kaltara," katanya.
Langkah antisipasi ini dinilai mendesak berkaca pada situasi di provinsi tetangga, Kalimantan Timur (Kaltim).
Achmad Djufrie menyoroti sejumlah aktivitas pertambangan di Kaltim yang mulai melambat dan berdampak langsung pada kelancaran rantai pasok batu bara.
"Karena memang banyak sekali batu bara. Seperti di Kaltim, saya lihat banyak yang berhenti. Mungkin pemasoknya tidak siap atau biayanya terlalu besar sehingga perlu ada pembicaraan ulang antara PLN dan para pengusaha batu bara. Mudah-mudahan di Kaltara tidak terjadi seperti itu," jelasnya.
Guna mencegah risiko tersebut, ia berharap koordinasi segitiga antara pemerintah daerah, PLN, dan perusahaan tambang segera diperkuat.
Pembahasan bersama ini penting untuk menyamakan komitmen terkait kepastian pasokan bahan bakar pembangkit.
"Kita harus pastikan Kaltara menjadi daerah yang aman dari Blackout, kita punya sumberdaya mineral dan batu bara yang luar biasa, tinggal bagaimana mengoptimalkannya," pungkasnya.
(*)
Penulis: Desi Kartika Ayu
