Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Kiki Andriana

TRIBUNPRIANGAN.COM, SUMEDANG - Pasca lima orang calon manajer Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDKMP) meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar kemiliteran ( Latsarmil), Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengatakan, pemerintah tengah melakukan evaluasi kegiatan tersebut. 

"Saat ini proses evaluasi sudah dilakukan. kegiatan fisik telah dikurangi semaksimal mungkin, bahkan beberapa di antaranya ditiadakan," kata Dudung Abdurachman usai bertakziah ke rumah duka Rifki Renaldi Gunawan, di Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Selasa (30/6/2026). 

Ke depan, kata Dudung, pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) akan fokus pelatihan akan lebih dititikberatkan pada manajemen perkoperasian, karena para peserta dipersiapkan sebagai calon manajer. 

"Artinya, pelatihan tetap berjalan, tetapi aktivitas fisik akan disesuaikan. Pembekalan lebih diarahkan pada materi teoretis dan praktik manajemen," ucapnya. 

"Durasi pelatihan juga mendapat penyesuaian. Dari yang semula berlangsung selama dua bulan, kini dipersingkat menjadi sekitar satu setengah bulan," kata Dudung, menambahkan. 

Baca juga: Calon Manajer KDKMP Asal Sumedang Meninggal, Dudung Abdurachman Takziah

Dudung juga menanggapi video yang viral soal peserta pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia membawa senjata. 

"Saya juga sempat memperhatikannya. Sebagai orang yang berasal dari latar belakang militer, awalnya saya juga bertanya-tanya mengenai model latihan tersebut," ucapnya. 

Dalam pendidikan dasar kemiliteran, katanya, pola seperti itu sebenarnya cukup lazim. 

Menurutnya, hal ini berkaitan dengan sistem pertahanan rakyat semesta yang kita anut. Dalam sistem tersebut, ada komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. 

"Saat saya lulus SMA dan masuk akademi militer, pelatihan dasar yang saya jalani pun kurang lebih serupa. Salah satu komponen pendukung adalah rakyat. Di beberapa negara seperti Singapore, United States, South Korea, dan Japan, terdapat konsep wajib militer atau bela negara. Sementara di Indonesia tidak ada kewajiban seperti itu," kata Dudung. 

Meski demikian, katanya, pengenalan dasar bela negara menjadi penting. 

"Jika suatu saat negara membutuhkan keterlibatan rakyat dalam kondisi darurat, masyarakat setidaknya sudah memiliki pemahaman dan keterampilan dasar," ucapnya. 

Menurut Dudung, pelatihan semacam itu masih dalam batas pengenalan awal, bukan latihan tempur secara penuh.

"Pada prinsipnya, rakyat dan TNI harus selalu bersatu, sejarah telah membuktikan hal tersebut. Pada masa perjuangan Sudirman, kekuatan rakyat yang bersatu dengan TNI mampu menghadapi berbagai ancaman, " kata Dudung. (*)