TRIBUNNEWS.COM - Ketua Parlemen Iran sekaligus kepala negosiator Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan Teheran tetap mengutamakan jalur diplomasi dalam hubungannya dengan Amerika Serikat (AS).
Namun, ia menekankan Iran juga siap menghadapi kemungkinan konflik militer apabila upaya diplomatik gagal membuahkan hasil.
Pernyataan tersebut disampaikan Ghalibaf dalam wawancara yang disiarkan televisi pemerintah Iran pada Selasa, menjelang pertemuan terpisah antara delegasi Iran dan Amerika Serikat di Doha, Qatar.
"Kami sedang mengupayakan dialog, tetapi jika dialog tersebut tidak berhasil, kami juga siap untuk perang dan akan merespons sesuai dengan itu," kata Ghalibaf, Selasa (30/6/2026).
Menurut Ghalibaf, perundingan yang saat ini berlangsung difokuskan pada pelaksanaan komitmen dalam nota kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MoU) yang sebelumnya disepakati kedua negara.
Ia menegaskan Iran tidak akan membuka putaran negosiasi baru sebelum seluruh ketentuan dalam MoU tersebut dijalankan.
"Iran tidak akan berpartisipasi dalam negosiasi lebih lanjut sampai syarat-syarat yang tercantum dalam nota kesepahaman terpenuhi," ujarnya.
Selain membahas hubungan dengan Washington, Ghalibaf mengatakan Iran juga terus menjalin komunikasi dan bertukar pandangan dengan sejumlah negara di kawasan Teluk untuk menjaga stabilitas regional, lapor Arab News.
Dalam wawancara tersebut, Ghalibaf kembali menegaskan Iran tidak akan mengorbankan hak-haknya atas Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu rute utama distribusi minyak dunia.
Baca juga: IDF Siapkan Operasi Biru-Putih, Menhan Israel: Kita Kemungkinan akan Perang Lagi dengan Iran Besok
Ia menyatakan kedaulatan atas selat tersebut berada di tangan Iran bersama Kesultanan Oman. Menurutnya, pengaturan lalu lintas kapal di kawasan itu akan tetap mengikuti ketentuan yang disepakati kedua negara.
Ghalibaf juga mengungkapkan bahwa berdasarkan nota kesepahaman yang telah disepakati, kapal-kapal dapat melintasi Selat Hormuz tanpa dikenai biaya hanya selama masa transisi selama 60 hari.
Ghalibaf juga menyoroti kondisi ekspor minyak Iran yang disebut mengalami peningkatan signifikan setelah berakhirnya embargo terhadap pelabuhan negaranya.
Ia mengatakan selama masa embargo, Iran praktis tidak dapat mengekspor minyak sama sekali. Namun setelah pembatasan tersebut dicabut, ekspor minyak kembali meningkat pesat.
"Sejak hari embargo dicabut hingga hari ini, kami telah mengekspor lebih dari 40 juta barel minyak. Sebaliknya, selama sekitar 50 hingga 60 hari sebelumnya, kami bahkan tidak dapat mengekspor satu barel pun," kata Ghalibaf.
Ia menambahkan, harga jual minyak Iran saat ini juga sekitar 20 persen lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.
Meski demikian, Ghalibaf memperingatkan bahwa apabila Amerika Serikat kembali berupaya menghentikan ekspor minyak Iran, dampaknya tidak hanya akan dirasakan Teheran.
Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran meletus pada 28 Februari 2026 setelah Washington dan Tel Aviv melancarkan serangan ke sejumlah fasilitas strategis Iran menyusul gagalnya perundingan mengenai program nuklir di Jenewa.
Amerika Serikat dan Israel menuduh Teheran mengembangkan senjata nuklir. Iran membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa seluruh aktivitas nuklirnya hanya ditujukan untuk tujuan damai, termasuk riset dan pemanfaatan energi sipil.
Situasi di Timur Tengah semakin memanas setelah wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang kemudian digantikan oleh putranya, Mojtaba Khamenei.
Sebagai respons atas serangan yang diterimanya, Iran melancarkan serangan balasan ke sejumlah wilayah di Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk Persia.
Teheran juga memperketat pengawasan terhadap lalu lintas kapal di Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran energi terpenting di dunia.
Konflik kemudian meluas ketika Hizbullah ikut membuka front pertempuran dari Lebanon. Israel membalas dengan melancarkan serangan udara ke Beirut dan sejumlah wilayah di Lebanon selatan.
Setelah hampir 40 hari pertempuran, Pakistan memimpin upaya mediasi yang menghasilkan kesepakatan gencatan senjata sementara pada 8 April 2026.
Kesepakatan tersebut menjadi titik awal bagi dimulainya kembali komunikasi diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran.
Proses negosiasi terus berlanjut hingga kedua negara secara terpisah menandatangani nota kesepahaman pada 17 Juni 2026.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani dokumen tersebut saat menghadiri jamuan makan malam kenegaraan bersama Presiden Prancis di Paris, sementara Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani dokumen yang sama di Teheran.
Ketegangan kembali terjadi setelah AS meluncurkan serangan ke 10 sasaran di Iran pada pekan lalu karena laporan bahwa kapal komersil Kiku terkena proyektil saat melintasi Selat Hormuz.
AS dan Iran saling tuduh atas pelanggaran perjanjian dalam nota kesepahaman. Namun kedua pihak kemudian sepakat untuk melanjutkan upaya diplomasi di Doha, Qatar.
Utusan AS Steve Witkoff dan Jared Kushner bertemu dengan Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, sementara delegasi Iran juga berada di Doha.
Meski demikian, belum ada pembicaraan langsung antara delegasi AS dan Iran.
Teheran menegaskan tidak akan memulai negosiasi kesepakatan akhir hingga konflik di Lebanon berakhir, sanksi minyak AS dicabut, dan dana Iran yang dibekukan dikembalikan, lapor Al Jazeera.
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)
