PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Belum terealisasinya alokasi dana transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp200 miliar pada APBD Kota Pangkalpinang 2026 membuat ruang fiskal pemerintah kota setempat makin terbatas.
Akibatnya, Pemerintah Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, harus melakukan efisiensi di berbagai sektor, terutama pada belanja yang dinilai tidak prioritas.
Wali Kota Pangkalpinang Saparudin menyebutkan, langkah efisiensi itu dilakukan agar program-program prioritas tetap berjalan, baik yang selaras dengan program pemerintah pusat maupun program strategis Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Saparudin mengatakan, pengurangan anggaran tersebut terutama dilakukan pada kegiatan yang bersifat sekunder dan belum mendesak untuk dilaksanakan.
"Kegiatan-kegiatan yang bersifat sekunder dan yang tidak terlalu diperlukan akan kita kurangi," katanya, Selasa (30/6/2026).
Saparudin menilai, dengan banyak melakukan efisiensi pada belanja-belanja pemerintah dan makin memfokuskan pada program-program presiden dan program Pemerintah Kota Pangkalpinang, maka kegiatan tetap bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Menurut Saparudin, secara umum indikator dalam APBD Kota Pangkalpinang 2026 sebenarnya masih berada dalam kondisi aman dan tidak ada target yang berada di bawah standar atau gagal memenuhi indikator perencanaan.
Namun, absennya dana transfer pusat dalam jumlah besar menjadi faktor utama yang menekan kemampuan fiskal daerah.
"Tapi ketika dana transfer pusat sekitar Rp200 miliar itu ternyata tidak ada sama sekali atau nol, itu yang membuat kita harus melakukan upaya-upaya efisiensi terhadap banyak sektor," ujar Saparudin.
Pemerintah Kota Pangkalpinang, lanjut dia, sebenarnya telah mengantisipasi potensi tekanan fiskal tersebut sejak proses penyusunan APBD 2026 pada tahun 2025 lalu.
Saat itu, asumsi pendapatan daerah sudah lebih dulu dikoreksi dengan mengurangi proyeksi sekitar Rp200 miliar sebagai langkah mitigasi.
Meski begitu, kata Saparudin, dampak kehilangan transfer pusat tetap terasa signifikan, khususnya terhadap kapasitas belanja modal pemerintah daerah.
Dia menyebut porsi belanja modal dalam APBD 2026 bahkan berada pada level yang sangat rendah, yakni tidak sampai lima persen.
Padahal, belanja modal memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan fisik daerah, mulai dari infrastruktur dasar hingga pemeliharaan fasilitas publik.
Minimnya alokasi belanja modal dikhawatirkan dapat memperlambat akselerasi pembangunan di Kota Pangkalpinang, apabila tekanan fiskal terus berlanjut.
"Ke depan, Pemkot Pangkalpinang berupaya menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan keberlanjutan program pembangunan agar pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan fiskal," tutur Saparudin. (t2)
