Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) menggandeng Institut Teknologi Bandung (ITB) merintis “Pagar Digital” yakni sistem pengamanan perbatasan dengan menggunakan teknologi karya anak bangsa berupa drone.
Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu, mengatakan Indonesia memiliki wilayah perbatasan yang sangat luas sekitar 3.111 kilometer dan kondisinya rawan dengan perlintasan ilegal.
“Pagar Digital ini kami prioritaskan pada wilayah darat di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, dan Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste. Sementara untuk wilayah laut, fokus diarahkan ke Kepulauan Riau, Batam, dan jalur-jalur penyeberangan sekitarnya,” ujarnya.
Dia menjelaskan dari 3.111 kilometer luas wilayah perbatasan Indonesia itu, baru memiliki 18 pos lintas batas negara (PLBN), 38 pos lintas batas (PLB) yang ada di Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Dan terdapat tiga PLBN yang belum aktif, serta hanya tujuh PLB yang memang ada perlintasannya.
“Sisanya masih belum aktif atau terkendala dengan perjanjian lintas batas,” ucapnya.
Berdasarkan data perlintasan di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) darat pada periode Januari - April 2026 tercatat volume pelintas resmi mencapai 679.867 orang. Namun, menurut dia, tantangan sesungguhnya adalah mengawasi pelintas ilegal di jalur-jalur tikus di sepanjang garis perbatasan.
Kondisi tersebut, kata dia, diperparah oleh keterbatasan digital, risiko keamanan personel di area konflik, serta tingginya kerentanan terhadap kejahatan lintas batas seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penyeludupan manusia serta penyelundupan komoditas.
“Untuk itu kami berencana mengoptimalkan teknologi drone hasil pengembangan ITB sejak 2019,” ujarnya.
Drone ciptaan ITB tersebut telah diproduksi bersama PT Dirgantara Indonesia (PT DI), dirancang untuk beroperasi 24 jam nonstop pada garis perbatasan dengan memanfaatkan pasokan daya dari panel surya (solar panel).
Dia menerangkan sistem pengawasan udara ini akan mengombinasikan dua tipe drone yang bekerja dalam satu kesatuan, yakni Drone HALE (high-altitude long-endurance) yang dapat terbang konstan di ketinggian 1.000 meter selama 24 jam untuk melakukan pemantauan parimeter jarah jauh.
Kemudian, Drone Mantis yang berfungsi melakukan pendekatan taktis dan intersepsi visual jarak pendek begitu Drone HALE mendeteksi pergerakan mencurigakan.
Sebelumnya, kata dia, teknologi ini telah diimplementasikan di sektor agrikultur dengan hasil yang memuaskan.
“Pagar Digital memang tidak secara fisik bisa menghentikan orang, tetapi memberikan situational awareness (kesadaran situasional) secara real time,” terangnya.
Dia melanjutkan, “Saat drone mendeteksi pergerakan di blind spot (titik buta) perbatasan, sistem langsung mengirimkan koordinat ke pos imigrasi atau penjaga perbatasan terdekat. Langkah ini bisa memangkas waktu respon patroli konvensional secara dratis,” ujarnya.
Hendarsam menegaskan langkah tersebut menjadi keunggulan dari sistem kolaborasi.
“Drone juga memperluas daya jangkau petugas kami. Mengingat luasnya wilayah pengawasan, keberadaan mata udara yang cepat dan fleksibel memberikan data awal yang akurat sebelum tim bergerak melakukan penindakan. Ini lebih hemat dibandingkan harus mengoperasikan aset udara berawak,” katanya.
Sebagai rencana jangka panjang, kata dia, program Pagar Digital ini diproyeksikan menjadi fondasi utama dalam membangun kemandirian siber (cyber security) di lingkungan keimigrasian nasional.
“Kerja sama antara imigrasi, ITB dan PT DI adalah upaya kami untuk memastikan bahwa pengawasan kedaulatan negara tidak bergantung pada sistem asing,” katanya.
“Dengan mengamankan jalur-jalur tidak resmi lewat teknologi siber dan patroli udara domestik, kami dapat meminimalkan celah pelaku TPPO maupun pelintas ilegal, sekaligus mengaktualisasikan kemandirian teknologi nasional secara berkelanjutan,” ujarnya.
Program Pagar Digital Ditjenim ini dirintis bersama Fakultas Teknologi Mesin dan Dirgantara Institut (FTMD) ITB.
Pelibatan kampus dalam negeri ini bukan tanpa alasan, berasal dari keprihatinan Hendarsam saat menghadiri pameran pertahanan di Singapura beberapa bulan lalu.
Dia melihat berbagai macam teknologi canggih untuk pengamanan perbatasan dan lainnya, tetapi minus teknologi karya anak bangsa yang dipamerkan.
“Padahal SDM kita di dalam negeri punya daya saing yang cukup tinggi untuk menghasilkan kualitas produk yang setara,” ungkapnya.
Berangkat dari keprihatinan tersebut, Ditjen Imigrasi menggandeng ITB sebagai kampus terbaik bidang teknologi di Indonesia.
Inisiasi program Pagar Digital ini telah dibahas dalam rapat bersama perwakilan ITB yang dilaksanakan di Gedung Ditjen Imigrasi, Jakarta, Selasa (30/6).
