Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Deanza Falevi
TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Kontroversi lagu "Lalaki Langit, Lalanang Bejat" ciptaan Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, terus menuai beragam tanggapan.
Kali ini, Pengamat Kebijakan Publik dari STAI Dr. KH. EZ Muttaqien Purwakarta, Srie Muldrianto, menilai polemik tersebut perlu dilihat dari dua perspektif, yakni sebagai langkah politik dan sebagai sikap seorang kepala daerah.
Menurut Srie, sebagai seorang politisi, Binzein bisa saja memanfaatkan karya seni untuk membangun citra dan meningkatkan popularitas di tengah masyarakat.
"Politisi itu biasanya menjual dirinya. Mungkin tujuannya untuk meningkatkan citra. Komunikasi yang digunakan melalui pendekatan seni, bukan argumentasi. Memang seni lebih mudah diterima masyarakat karena sifatnya menghibur," ujar Srie kepada Tribunjabar.id, Rabu (1/7/2026).
Namun, ia menilai persoalan utama bukan terletak pada penggunaan media seni, melainkan pada isi karya yang dipublikasikan.
"Yang menjadi masalah adalah isi dari karya seni itu. Menurut saya, tidak layak dipublikasikan. Kalau itu memang pengalaman pribadinya, secara moral juga kurang pantas disampaikan oleh seorang bupati yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, termasuk anak-anak," katanya.
Srie juga menyoroti keputusan Binzein yang kembali mempublikasikan puisi yang ditulis pada 2020 menjadi sebuah lagu pada 2026.
Menurutnya, langkah tersebut lebih mencerminkan kepentingan politik dibandingkan fungsi seorang kepala daerah.
"Kalau dilihat sebagai politisi mungkin ada motif membangun popularitas. Tapi kalau dilihat sebagai kepala pemerintahan, itu tidak layak. Seorang bupati seharusnya fokus membangun daerah, menggerakkan birokrasi, dan menjelaskan program-program pemerintah kepada masyarakat, bukan sekadar membangun pencitraan melalui media sosial," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pendidikan dan keteladanan melalui setiap tindakan maupun karya yang dipublikasikan.
"Fungsi pemimpin bukan hanya menggerakkan pemerintahan, tetapi juga mendidik. Pertanyaannya, apakah lagu ini layak menjadi referensi bagi masyarakat, khususnya anak-anak? Isinya mudah dicerna dan berpotensi ditiru, meskipun tafsirnya bisa berbeda-beda," ucapnya.
Terkait adanya laporan sejumlah pihak ke Komnas Perempuan, Srie memilih tidak banyak berkomentar mengenai proses tersebut. Namun ia berharap polemik ini tidak semata dipandang dari kepentingan politik.
"Bagi saya, yang lebih penting adalah melihat apakah tindakan itu mencerminkan keadilan, pendidikan, dan tanggung jawab seorang pemimpin. Kalau hanya untuk kepentingan politik, sebaiknya dihentikan," katanya.
Srie juga menyayangkan minimnya narasi pembangunan yang dibangun para politisi lokal. Menurutnya, ruang publik seharusnya lebih banyak diisi dengan gagasan mengenai pembangunan Purwakarta daripada kontroversi yang berorientasi pada popularitas.
"Kalau ingin dikenal, seharusnya yang ditonjolkan adalah kerja dan rencana pembangunan untuk masyarakat. Seni memang bisa membuat seseorang cepat populer, tetapi dampak negatifnya juga harus dipikirkan. Dari karya yang dipublikasikan, masyarakat akhirnya bisa menilai standar moral seorang pemimpin," ucap Srie.
