Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Muamarrudin Irfani

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOJONGGEDE - Pemerintah pusat melakukan uji coba digitalisasi bansos di 43 daerah, termasuk wilayah Kabupaten Bogor.

Untuk di Kabupaten Bogor sendiri, uji coba melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) dilakukan di Desa Bojonggede yang menjadi lokasi pilot project.

Dalam uji coba ini, sekitar 200 orang warga Desa Bojonggede dilayani agar terdata di aplikasi Perlinsos. 

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program pemerintah pusat untuk mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran.

Ketua Tim Pengelolaan Data Kemiskinan Daerah Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Ferry Ando, menjelaskan bahwa kegiatan ini menyasar masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah terdaftar sebagai penerima bantuan untuk dilakukan verifikasi ulang.

Proses verifikasi diawali dengan pengecekan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD). 

Bagi masyarakat yang membawa telepon seluler, aktivasi IKD dilakukan terlebih dahulu melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), kemudian data mereka diverifikasi melalui Portal Perlinsos.

Sementara itu, masyarakat yang tidak memiliki atau tidak membawa telepon seluler tetap dapat mengikuti proses verifikasi melalui petugas atau agen yang telah disiapkan. 

Dengan mekanisme tersebut, seluruh peserta dapat mengakses layanan tanpa terkendala perangkat.

"Melalui aplikasi ini kami melakukan verifikasi ulang terhadap penerima bantuan sosial untuk mengetahui apakah mereka masih memenuhi syarat sebagai penerima bansos atau tidak. Hasil pengecekan dapat diketahui secara langsung," ujarnya, Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, portal Perlinsos nantinya tidak hanya dimanfaatkan untuk memverifikasi penerima bantuan sosial yang sudah ada, tetapi juga akan menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengetahui status kelayakan mereka sebagai penerima bantuan sosial.

Terlebih, Portal Perlinsos telah terintegrasi dengan berbagai basis data pemerintah, diantaranya data perpajakan, kepemilikan kendaraan bermotor roda empat, data pelanggan PLN, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta sejumlah basis data kementerian dan lembaga lainnya.

Integrasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan kelayakan penerima bantuan sosial.

"Harapannya, masyarakat yang selama ini merasa belum pernah menerima bantuan sosial dapat mengetahui penyebabnya secara lebih jelas. Seluruh proses dilakukan berdasarkan hasil pemadanan data dari berbagai kementerian dan lembaga sehingga penetapan penerima bantuan menjadi lebih objektif dan tepat sasaran," katanya.