​Laporan Bustami | Bener Meriah

SERAMBINEWS.COM, ​REDELONG - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Salihin, mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk segera mengevaluasi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Aceh, Rabu (1/7/2026).

​Desakan keras ini dilontarkan menyusul lambatnya penanganan kerusakan jalan dan Jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Akibat pembiaran yang berlarut-larut, warga setempat akhirnya terpaksa turun tangan dan patungan (berswadaya) untuk memperbaiki fasilitas publik tersebut.

​"Ini adalah pukulan telak bagi pemerintah, khususnya pihak BPJN Aceh. Ke mana mereka selama ini sampai rakyat harus mengambil alih tugas negara?,"ujar Salihin dengan nada kecewa.

​Salihin menegaskan, jauh sebelum kondisi jembatan tersebut viral di media sosial, dirinya bersama anggota Komisi V DPR RI, H. Ruslan M. Daud (HRD), sudah berulang kali menyuarakan tanggung jawab BPJN terkait pemulihan infrastruktur pasca-bencana hidrometeorologi di wilayah tengah Aceh.

​"Sampai akhirnya masyarakat berinisiatif merenovasi jembatan tersebut secara swadaya. Sayangnya, hingga saat ini belum terlihat tanda-tanda pembangunan atau perbaikan dari pihak BPJN," kata Salihin.

​Ia mengingatkan bahwa perbaikan fasilitas publik merupakan tanggung jawab mutlak negara, di mana BPJN bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di Aceh. 

Salihin sangat menyayangkan lambatnya respons instansi tersebut yang justru didahului oleh tindakan nyata warga

​"Semua pihak penyelenggara pemerintahan, saya rasa, malu akan hal ini, termasuk saya pribadi. Gerakan masyarakat dalam bergotong-royong justru jauh lebih cepat ketimbang penanganan dari pemerintah," lanjut putra asli Gayo tersebut.

​Di satu sisi, Salihin memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap semangat gotong royong warga. Namun di sisi lain, ia menegaskan bahwa aksi mandiri masyarakat ini merupakan tamparan moral yang memalukan bagi BPJN Aceh.

​Menurut Salihin, rencana pembangunan jalan dan Jembatan Enang-Enang sebenarnya sudah masuk dalam perencanaan pemerintah sejak tahun 2020. Proyek ini bahkan sempat ditinjau langsung oleh Wakil Menteri PU untuk target pelaksanaan 2021, tetapi tertunda akibat pandemi Covid-19.

​"Sekarang kondisi sudah jauh membaik dan anggaran di daerah lain sudah berjalan. Pertanyaan masyarakat sederhana, kenapa daerah lain mulai diperbaiki, sementara Enang-Enang belum mendapat perhatian serius?" tegasnya.

Baca juga: Haji Uma Tinjau Jembatan Enang-Enang, Puji Semangat Gotong Royong Warga dan Beri Bantuan

​Ia menambahkan, kondisi Jembatan Enang-Enang bukan hanya persoalan masyarakat setempat, melainkan menjadi catatan buruk bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan yang mengawal pembangunan Aceh. 

Terlebih lagi, kawasan Enang-Enang memiliki nilai historis yang tinggi bagi masyarakat Gayo sejak masa penjajahan, sehingga fungsinya sebagai urat nadi ekonomi tidak boleh diabaikan.

Ke depan, Salihin menegaskan tidak akan tinggal diam dan siap membawa persoalan ini ke tingkat nasional jika tidak ada tindakan nyata dari Kementerian PU dalam waktu dekat.
​
"Kami akan berkoordinasi dengan DPR RI, termasuk dengan Anggota Komisi V DPR RI, H. Ruslan M. Daud, yang membidangi infrastruktur. Masyarakat tidak butuh janji atau wacana baru, mereka butuh kepastian dan tindakan nyata!" pungkas Salihin.(*)