Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mendukung pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di wilayah itu yang disahkan lewat Rapat Pleno Terbuka secara hibrid.

“Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam menyiapkan daftar pemilih yang akurat dan berkelanjutan untuk mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas,” kata Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Aceng Zaeni di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan rapat koordinasi ini merupakan momentum untuk menyiapkan daftar pemilih berkelanjutan. “Kabupaten Kepulauan Seribu siap bersinergi dan mendukung penuh berbagai kebutuhan dalam proses pemutakhiran data pemilih," katanya.

Aceng berharap kolaborasi yang terjalin antara pemerintah daerah, KPU, serta seluruh pemangku kepentingan dapat menghasilkan data pemilih yang valid dan memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat Kepulauan Seribu.

"Semoga upaya yang dilakukan dapat menghasilkan data pemilih yang akurat dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kepulauan Seribu," ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Seribu, Iman Cahyadi menjelaskan pihaknya telah melaksanakan sejumlah tahapan pemutakhiran data pemilih, termasuk pencocokan dan penelitian terbatas terhadap warga Kepulauan Seribu yang berada di luar negeri.

Berdasarkan arahan KPU RI, pada periode pemutakhiran kali ini pihaknya melakukan pendataan terhadap pemilih yang berada di luar negeri.

“Ternyata cukup banyak warga Kepulauan Seribu yang saat ini tinggal di luar negeri, sehingga kami melakukan verifikasi langsung kepada yang bersangkutan maupun keluarganya untuk memastikan status kependudukan," kata dia.

Menurutnya langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen KPU dalam menjaga akurasi data pemilih agar hak konstitusional warga negara tetap terjamin pada pelaksanaan pemilu maupun pilkada mendatang.

Iman menambahkan keberhasilan pemutakhiran data pemilih tidak dapat dilakukan oleh KPU sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai instansi, seperti Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Polri, TNI, hingga instansi pendidikan.

Pihaknya terus berkolaborasi dengan berbagai pihak karena data pemilih sifatnya dinamis dan selalu berubah.

"Kami juga mengajak seluruh lurah dan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan apabila terdapat data yang perlu disinkronkan, sehingga data pemilih berkelanjutan dapat semakin akurat," tuturnya.