Laporan Wartawan TribunJatim.com, Anggit Pujie Widodo
TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang mendesak pihak eksekutif untuk segera mengambil langkah taktis dalam mengurai sumbatan investasi.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang diminta segera membentuk tim khusus terintegrasi guna mempercepat realisasi megaproyek Kawasan Industri Utara Brantas.
Langkah ini dinilai mendesak agar hambatan berlapis yang dihadapi para investor tidak terus berlarut, mengingat proyek ini memiliki nilai politis dan ekonomis yang masif bagi masa depan daerah.
Desakan tersebut disuarakan oleh Wakil Ketua Komisi B DPRD Jombang dari Fraksi PDI Perjuangan, Ama Siswanto, di Rumah Aspirasi, Kecamatan Jombang, Rabu (1/7/2026). Pernyataan ini dikeluarkan pasca-pertemuan mediasi bersama PT Java Fortis yang difasilitasi oleh Pemkab Jombang pada hari yang sama.
Baca juga: Jombang Punya Relawan Pemadam Kebakaran, DPRD Jatim: Bisa Beri Edukasi soal Bahaya Bencana Lainnya
Menurut Ama, forum tersebut membuka tabir sejumlah persoalan mendasar yang selama ini mengganjal pergerakan fisik di utara sungai. Mulai dari pembebasan lahan warga yang belum tuntas, sengketa batas lahan antara PT Java Fortis dan PT Intiland, dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hingga rumitnya izin pemanfaatan embung yang melibatkan otoritas Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
"Seluruh kendala di lapangan itu membutuhkan fasilitasi dan keberpihakan serius dari pemerintah daerah. Oleh sebab itu, kami mengusulkan dibentuknya tim percepatan yang bekerja satu pintu (one-stop service). Tujuannya agar komunikasi investor dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bisa berjalan efektif dan cepat," cetik Ama.
Ama menyayangkan sikap Pemkab Jombang yang dinilai baru sebatas memberikan komitmen di atas kertas tanpa adanya tindakan konkret di lapangan. Salah satu indikator yang disorot tajam oleh dewan adalah absennya pos anggaran untuk pelebaran jembatan yang menjadi jalur logistik utama menuju kawasan industri.
Padahal, titik penyempitan arus lalu lintas (bottleneck) tersebut sudah berulang kali disuarakan dewan sejak pembahasan anggaran tahun 2025. Namun, hingga draf perencanaan anggaran tahun 2027 bergulir, pembiayaan infrastruktur vital tersebut belum juga diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah.
"Kalau pemerintah daerah memang serius ingin menghidupkan ekonomi Utara Brantas, mestinya infrastruktur dasar seperti pelebaran jembatan sudah mulai dicicil anggarannya. Kondisi jalannya sudah lebar, tapi arusnya tersendat total begitu masuk jembatan. Ini kan kontradiktif," kritik Ama.
Selain mendorong pembentukan tim satu pintu, Komisi B DPRD Jombang juga berencana turun tangan menjembatani komunikasi dengan pihak PT Intiland. Langkah persuasif ini diambil guna mencari titik temu terkait batas wilayah konsesi lahan demi menghindari konflik horizontal antar-investor.
Mandegnya proyek ini terbilang ironis. Berdasarkan catatan regulasi, wilayah Utara Brantas sebenarnya telah resmi ditetapkan sebagai kawasan industri potensial sejak tahun 2011 lewat rencana induk pengembangan wilayah. Namun, akibat lemahnya eksekusi, progres keseluruhan tahapan proyek hingga tahun 2026 ini diperkirakan belum menyentuh angka 20 persen.
"Dokumen perencanaan dan masterplan-nya itu sebenarnya sudah ada semua sejak lama. Yang kurang dan sangat kita butuhkan saat ini hanyalah kemauan politik (political will) dari kepala daerah untuk benar-benar mengeksekusinya," seru Ama.
Padahal, jika kawasan industri yang dikembangkan oleh PT Intiland dan PT Java Fortis ini dapat beroperasi secara optimal, dampaknya diyakini akan mendongkrak struktur ekonomi makro Jombang secara drastis, terutama dalam memicu kemandirian fiskal daerah lewat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Perputaran ekonomi akan bergeser ke utara. Sektor pendukung seperti hunian, warung makan, indekos, hingga infrastruktur energi dan kesehatan akan tumbuh organik. Tidak main-main, jika kedua perusahaan kakap ini berjalan beriringan, ada potensi serapan hingga ratusan ribu tenaga kerja yang bisa terserap langsung," pungkasnya optimis.
