WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sejumlah usulan pembangunan yang diajukan warga melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) disebut tak kunjung direalisasikan meski telah diajukan selama bertahun-tahun.
Kondisi tersebut menjadi sorotan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike yang mendesak penyebab mandeknya berbagai usulan itu segera ditelusuri.
Persoalan tersebut mencuat saat Yuke menggelar reses di RW 05, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Rabu (1/7/2026).
Dalam dialog dengan warga, berbagai keluhan mengemuka, mulai dari jalan lingkungan yang rusak, saluran air, turap, penerangan jalan umum (PJU), hingga pengelolaan sampah.
Baca juga: DPRD DKI Jakarta Ingin Bumi Tridharma Masuk Reforma Agraria, 50 Tahun Tinggal Tak Punya Sertifikat
Ketua RT 02 RW 05, Sugito, mengungkapkan usulan perbaikan saluran air telah masuk Musrenbang, dan bahkan sudah ditinjau ke lapangan.
Namun, hingga kini pekerjaan tersebut belum juga direalisasikan. Kemudian keluhan serupa disampaikan Ketua RT 04, Nasimi.
Dia mengatakan usulan pembangunan turap telah tiga kali diajukan melalui Musrenbang, tetapi belum juga terealisasi meski kondisi turap yang ada sudah jebol.
Selain itu, enam titik PJU yang telah disurvei juga belum dipasang, sementara jalan lingkungan di wilayahnya masih mengalami kerusakan.
Sementara itu, Ketua RT 01, Tribudi Suharti, mengaku warga telah membuat banyak lubang biopori sesuai anjuran pemerintah.
Kata dia, tidak ada pendampingan terkait pengelolaan setelah lubang tersebut penuh.
Dia juga menyoroti sejumlah usulan Musrenbang yang belum ditindaklanjuti, termasuk tiang penerangan jalan umum (PJU) yang sudah berdiri tetapi lampunya belum menyala.
Baca juga: Anggota DPRD DKI Jakarta Ini Meminta Pemprov DKI Jakarta Segera Bayarkan Gaji ke-13 PPPK Paruh Waktu
Warga lainnya, Ari, meminta Dinas Bina Marga bertanggung jawab atas kerusakan jalan lingkungan akibat lalu lalang alat berat proyek.
Menurutnya setelah pekerjaan selesai, jalan ditinggalkan dalam kondisi rusak tanpa dilakukan pengaspalan kembali.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Yuke mengatakan persoalan infrastruktur memang menjadi keluhan yang paling banyak disampaikan masyarakat dalam setiap kegiatan reses.
"Jadi yang paling banyak dipertanyakan masyarakat saat reses pasti terkait pengaspalan, saluran air karena masih ada beberapa daerah yang banjir, kemudian penerangan jalan umum yang sudah diusulkan melalui Musrenbang tetapi belum terealisasi. Selain itu juga persoalan sampah, kabel utilitas, hingga masalah deksil yang sekarang banyak dikeluhkan masyarakat," jelasnya.
Menurut Yuke, berbagai usulan yang telah bertahun-tahun masuk dalam perencanaan pembangunan tidak boleh dibiarkan menggantung.
Wakil Bendahara Umum DPP PDIP ini meminta pemerintah menelusuri penyebab belum terealisasinya aspirasi masyarakat tersebut.
"Kalau terkait anggaran, sebetulnya sudah kita anggarkan. Jangan sampai usulan yang sudah masuk Musrenbang atau Pokok Pikiran (Pokir) justru tergeser oleh usulan lain. Kita ingin semua jalur aspirasi bisa direalisasikan secara merata," tegasnya.
Baca juga: Revisi UU Digodok, DPRD DKI Jakarta Dorong Koperasi Merah Putih Jadi Mesin Ekonomi Warga
Yuke memastikan seluruh aspirasi yang diterima dalam reses akan menjadi bahan evaluasi Fraksi PDI Perjuangan dan Komisi D DPRD DKI Jakarta untuk dibahas bersama jajaran eksekutif.
"Ini pasti menjadi catatan Fraksi PDI Perjuangan dan Komisi D. Nanti akan kita sampaikan dalam rapat-rapat bersama eksekutif agar menjadi bahan evaluasi bersama," katanya.
Dia juga meminta perangkat daerah lebih responsif terhadap setiap laporan masyarakat. Menurutnya, warga berhak memperoleh kepastian atas usulan yang telah disampaikan, meskipun proses pelaksanaannya membutuhkan waktu.
"Yang terpenting masyarakat mendapatkan jawaban. Kalau memang harus menunggu proses, mereka harus diberikan penjelasan sehingga tahu harus bagaimana. Edukasi seperti ini juga penting," ujar Yuke.
Selain persoalan infrastruktur, Yuke turut menyoroti kesiapan penerapan kebijakan pemilahan sampah yang akan diberlakukan mulai 1 Agustus 2026.
Dia berujar, kesadaran masyarakat mulai tumbuh, namun pemerintah tetap perlu memberikan pendampingan dan memastikan sistem pengangkutan sampah hasil pemilahan berjalan dengan baik.
"Jangan sampai warga sudah disuruh memilah, tetapi kemudian bingung sampahnya mau dibawa ke mana. Ini harus menjadi perhatian Dinas Lingkungan Hidup bersama seluruh pihak, termasuk komunitas bank sampah," pungkasnya.
