Laporan wartawan Tribun-Papua.com, Yulianus Magai

TRIBUN PAPUA.COM, JAYAPURA – Kasus dugaan tewasnya seorang warga sipil bernama Okto Tigau (19) di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, memantik perhatian serius dari pemerintah daerah setempat.

Korban yang sebelumnya dilaporkan hilang misterius sejak Senin (29/6/2026) lalu, akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa.

Menyikapi peristiwa tragis tersebut, Bupati Intan Jaya Aner Maisini mengaku sangat kecewa dan mengutuk keras insiden yang diduga melibatkan oknum aparat keamanan.

Aner bahkan mendesak Presiden Prabowo Subianto bersama Panglima TNI untuk segera melakukan evaluasi total terhadap penempatan satuan nonorganik yang bertugas di wilayah Kabupaten Intan Jaya.

Dihubungi wartawan melalui sambungan telepon, Rabu (1/7/2026), Bupati Aner Maisini membeberkan bahwa penemuan jasad Okto terjadi di waktu yang sangat memprihatinkan.

Baca juga: Mahasiswa Moni se-Jawa Bali Desak Pemerintah Tarik Militer Non-Organik dari Intan Jaya Papua Tengah

Jasad pemuda tersebut ditemukan justru ketika masyarakat Intan Jaya tengah berduka dan memakamkan seorang gembala gereja yang juga menjadi korban penembakan.

"Tadi kami sedang memakamkan gembala yang ditembak. Di saat yang sama, kami mendapat informasi bahwa jenazah Okto ditemukan di belakang Pos Habema," ujar Aner.

Mendengar kabar tersebut, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya bersama jajaran DPR dan tim penanganan langsung bergerak cepat mengevakuasi korban. Jenazah Okto pun langsung dimakamkan pada hari yang sama.

Kronologi Kejadian: Berawal dari Urus KTP dan KK

Berdasarkan kronologi yang dihimpun, petaka yang menimpa Okto bermula pada Senin (29/6/2026).

Awalnya, Okto mendatangi Kampung Mamba untuk menghadiri sekaligus mengikuti prosesi pemakaman salah satu anggota keluarganya.

Usai pemakaman selesai, remaja berusia 19 tahun itu berniat menuju Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Intan Jaya.

Kedatangannya bertujuan untuk mengurus dokumen administrasi berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Di tengah perjalanan menuju kantor Dukcapil, Okto melihat seorang pengojek yang melintas dari arah Muara dan memutuskan untuk menumpang sepeda motor tersebut.

Namun apes, saat melintas di kawasan perkantoran pemerintah di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, motor yang mereka kendarai dihentikan oleh aparat keamanan.

Okto dan tukang ojek tersebut diduga langsung ditahan dan mengalami pemukulan oleh oknum aparat TNI.

"Setelah menjalani pemeriksaan dan interogasi, tukang ojek itu dilepaskan. Sedangkan Okto tetap ditahan untuk diinterogasi lebih lanjut. Setelah itu, siapapun tidak tahu keberadaan Okto sampai akhirnya mayatnya ditemukan hari ini," jelas Bupati Aner.

Setelah dilepaskan dari pos pengamanan yang berbeda, sang tukang ojek langsung melaporkan tindakan intimidasi itu kepada pihak keluarga korban. Sejak saat itulah Okto dinyatakan hilang.

Dua hari berselang, tepatnya Rabu siang, Okto ditemukan sudah kaku berdarah di belakang Pos Rajawali Habema, kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Intan Jaya. Korban diduga kuat menghembuskan napas terakhir akibat penyiksaan berat.

Bupati Kecewa: Mengapa Warga Sipil Jadi Sasaran?

Bupati Aner Maisini menegaskan kekecewaan mendalamnya atas insiden berdarah ini. Menurutnya, aparat keamanan yang dikirim ke Papua seharusnya menjalankan amanat negara untuk mengayomi, menjaga, dan melindungi masyarakat, bukan sebaliknya.

"Kami pemerintah sangat kecewa. TNI dan Polri itu menjalankan amanat negara untuk melindungi masyarakat. Tetapi kenapa masyarakat (sipil) justru yang terus-terusan menjadi sasaran?," tegas Aner.

Baca juga: Mahasiswa Papua Desak Pemerintah Tarik Militer dari Intan Jaya, Bom Diledakkan di Halaman Gereja

Aner menambahkan, jikalau pun ada warga sipil yang dicurigai atau diduga terlibat dengan kelompok tertentu (KKB), aparat keamanan wajib mengedepankan asas praduga tak bersalah dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

"Kalau memang diduga terlibat, apalagi dia tidak memegang senjata, tolong proses sesuai jalur hukum. Jangan langsung main bunuh. Apalagi Okto itu masyarakat sipil, semua ada proses hukumnya," tuturnya.

Di akhir keterangannya, Aner melayangkan tuntutan tegas kepada pucuk pimpinan pemerintahan pusat.

Ia meminta Presiden, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI segera menarik atau mengevaluasi kinerja satuan nonorganik di Intan Jaya.

"Saya minta Presiden, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI mengevaluasi satuan nonorganik di Intan Jaya. Jangan sampai nyawa masyarakat kita dihilangkan begitu saja tanpa adanya proses hukum yang adil," pungkasnya. (*)