BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Rosehan Noor Bahri sempat geram terhadap penjelasan PT PLN (Persero) dalam rapat terkait pemadaman listrik bergilir, Kamis (2/7/2026).

Ia menilai penyampaian pihak PLN bertele-tele. Politisi PDI Perjuangan ini juga sempat menegur langsung General Manager PLN UID Kalselteng, Iwan Soelistijono.

Rosehan menilai sikap GM PLN saat menyampaikan paparan terkesan kurang serius.

“Bapak kesannya seperti tidak serius, cengengesan. Ini rapat dewan, bukan rapat PLN seperti yang bias Bapak pimpin,” tegur Rosehan di hadapan peserta rapat.

Tak hanya itu, Rosehan juga mempertanyakan apakah PLN telah menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Kalsel atas dampak pemadaman bergilir beberapa waktu terakhir.

Baca juga: PLN Beberkan Alasan Pemadaman Listrik Bergilir ke DPRD Kalsel

Baca juga: Bawa Aspirasi Masyarakat Soal Pemadaman Listrik, Mahasiswa Audiensi ke Kanwil PLN Kalselteng

Menanggapi hal itu, Iwan Soelistijono kemudian menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di hadapan awak media.

Kritik serupa disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Achmad Maulana. Ia menilai persoalan terbesar hanya pemadaman listrik, tapi juga lemahnya komunikasi PLN kepada masyarakat.

Menurutnya, masyarakat seharusnya memperoleh informasi yang jelas mengenai jadwal pemadaman sebelum listrik diputus, bukan setelah kejadian berlangsung.

“Informasi yang diberikan tidak jelas. Ini hak publik. Harus ada skema baru yang bisa disampaikan langsung kepada masyarakat sebelum pemadaman itu terjadi,” katanya.

Maulana mengungkapkan, banyak warga mengeluhkan jadwal pemadaman yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Durasi pemadaman pun, kata dia, kerap melebihi waktu yang telah diinformasikan.

“Yang saya tahu pemadaman itu empat jam, tetapi kenyataannya bisa sampai lima jam,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan mekanisme penentuan wilayah yang dipadamkan. Menurutnya, di sejumlah kawasan terdapat lokasi yang berdekatan, tetapi menerima perlakuan berbeda.

Sebagai contoh, ia menyebut kawasan tempat tinggalnya di sekitar KS Tubun, Banjarmasin. Saat kompleks tempat tinggalnya mengalami pemadaman, kantor pemerintah yang berada tepat di seberangnya justru tetap menikmati pasokan listrik, meski tidak menggunakan genset.

“Kami padam, tetapi kantor di depan tetap menyala. Jadi sebenarnya bagaimana skema pemadaman ini? Berapa beban yang harus dipadamkan setiap hari dan bagaimana pembagian wilayahnya, sehingga masyarakat tidak merasa diperlakukan tidak adil?” tanyanya.

Maulana juga meminta PLN menyusun skema pemadaman yang lebih transparan. Menurutnya, apabila pemeliharaan pembangkit berpotensi mengganggu pasokan listrik, masyarakat harus diberi informasi sejak awal, mulai dari jadwal pekerjaan, durasi, hingga wilayah yang terdampak.

“Kalau memang ada pemeliharaan, sampaikan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Wilayah mana saja yang terdampak juga harus jelas, sehingga masyarakat bisa mengantisipasi,” tegasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)