TRIBUNNEWS.COM - Rangkaian agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang berlangsung di Kota Medan sejak 28 Juni hingga 4 Juli 2026 kini resmi memasuki tahapan akhir. 

Sejumlah rekomendasi strategis hasil rapat para wali kota se-Indonesia akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional.

Wali Kota Medan menyampaikan, Rakernas APEKSI XVIII dihadiri oleh 93 dari total 98 kota anggota APEKSI. Sementara tiga kota yang tidak hadir, yakni Banjar, Kotamobagu, dan Tidore Kepulauan.

“Rakernas ini menjadi forum penting bagi para wali kota untuk saling bertukar pengalaman, gagasan, serta inovasi dalam membangun daerah masing-masing,” ujarnya

Menurutnya, sejumlah daerah memaparkan praktik terbaik dalam pembangunan, mulai dari digitalisasi pembayaran pajak daerah, skema pendanaan pembangunan di luar APBD melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), hingga optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

Hasil pembahasan dalam rapat pleno kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi bersama yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat.

Secara umum, rekomendasi tersebut meliputi permintaan agar pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal masing-masing daerah, pemerataan pembangunan infrastruktur, dukungan terhadap program-program nasional tanpa membebani pemerintah daerah, serta penguatan kewenangan dan otonomi daerah guna meningkatkan kemandirian pemerintah kota.

Selain rekomendasi umum, terdapat pula sejumlah usulan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.

Rekomendasi tersebut dijadwalkan disampaikan secara rinci oleh Ketua APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, bersama jajaran dalam konferensi pers pada Kamis (2/7/2026). 

Eri Cahyadi menyampaikan sembilan poin rekomendasi yang dihasilkan. "Kami sampaikan kekurangan yang dialami, di kota-kota yang kami pimpin berupa rekomendasi dan solusinya untuk melibatkan kami dalam PSN. Pertama penguatan kapasitas fiskal dan reformasi keuangan pusat dan daerah, agar setiap uang diketahui daerah digunakan untuk apa," kata Eri Cahyadi 

Lanjut Eri, rekomendasi poin kedua penataan kebijakan ASN, P3K dan belanja daerah, poin ketiga penguatan tata kelola program PSN, keempat percepatan infrastruktur dan konektivitas wilayah. 

Baca juga: Parkir Gratis dan Lapak UMKM di Minimarket: Komitmen Wali Kota Eri Cahyadi Entaskan Kemiskinan

Poin kelima transformasi digitalisasi pemerintahan dan layanan publik, keenam penguatan ketahanan lingkungan dan kota berkelanjutan. 

"Dalam hal ini di perkotaan, di kami (Surabaya) adalah sampah menjadi momok. Kami mendukung penuh kebutuhan tanah dan lainnya, agar PSEL berjalan," katanya. 

Selanjutnya poin ketujuh adalah penguatan ekonomi lokal dan pembangunan inklusif, bagaimana UMKM dan ekonomi kreatif, juga kantin sekolah adalah peluang bagi warga lokal. Dengan begitu menjadi lapangan kerja bagi warga lokal.

Soal MBG, jadi sorotan. Di antaranya pemerintahan daerah Surabaya yang tidak dilibatkan dalam penetapan titik-titik BGN (Badan Gizi Nasional) yang ada SPPG. Begitu juga pihak Pemerintah Surabaya yang tidak diberikan informasi terkait data para pekerja BGN atau SPPG yang beroperasi. 

"Pertama kami di setiap kota tidak mengetahui setiap titik BGN ditetapkan, berapa lokasi yang ada SPPG, kamu juga tidak pernah diberikan informasi yang bekerja di SPPG itu. Karena itu lah ketika turun ada SPPG yang hampir 90 persen bukan dari warga lokal. Ini otomatis jadi penolakan. Bayangkan setiap SPPG yang bekerja 50 orang, ketika ada 100 berarti terbuka 5.000 lapangan kerja, tapi bukan warga lokal, maka akan timbul pertanyaan kenapa bukan warga lokal? Jadi akan kami sampaikan ke Pak Presiden," ungkap Eri Cahyadi. 

Soal SPPG, di APEKSI juga para pemimpin daerah merekomendasikan agar dilibatkan dalam pengawasan soal kelayakan higienis SPPG. Agar saat kejadian keracunan dapat diketahui standarnya seperti apa. 

"Selain itu pelibatan pemerintah daerah akan dapat menentukan MBG tepat sasaran ke sekolah mana. Dan juga untuk menjaga inflasi harga-harga dampak MBG," ungkapnya. 

Kedelapan poin penguatan tata ruang kerja dan pembangunan kewilayahan, yaitu sinkronasi tata ruang pembangunan berbasis kawasan. Terkahir, poin kesembilan APEKSI merekomendasikan advokasi hukum, dan legitasi, terkait masalah kota-kota di Indonesia. 

Selama pelaksanaan Rakernas XVIII APEKSI, hampir seluruh agenda utama telah terlaksana, di antaranya Dialog Kota Tangguh, sidang pleno dan penutupan Rakernas, Ladies Program, serta Indonesia City Expo 2026.

Berbagai kegiatan pendukung juga telah digelar, seperti Youth City Changers 2026, Forum Bakti, Forum Komunikasi Digital, Forum Bisnis, Forum Lingkungan Hidup, Forum Pangan, gala dinner, senam bersama, penanaman pohon dan penandatanganan prasasti, serta city tour. 

Sementara itu, Karnaval Budaya, hiburan rakyat, dan bazar UMKM masih akan menjadi penutup rangkaian kegiatan.

Dari sisi pemberdayaan ekonomi, sebanyak 294 UMKM turut ambil bagian dalam Indonesia City Expo yang tersebar di Hotel Santika, Bazaar Kuliner Lapangan Benteng, dan Mal Pelayanan Publik. Hingga 2 Juli 2026, omzet transaksi UMKM tercatat mencapai Rp92.443.500.

Sementara itu, ajang Gerakan Melayu Serumpun (GEMES) melibatkan 82 tenant dengan nilai transaksi diperkirakan mencapai Rp863.788.000 serta menarik sekitar 10.000 pengunjung selama penyelenggaraan. 

Baca juga: Peringati May Day 2026, Wali Kota Medan Rico Waas Tegaskan Komitmen Kesejahteraan Buruh