TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Menjelang usia Jakarta yang hampir memasuki lima abad, berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat dinilai masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi NasDem, Jupiter, usai menyerap aspirasi warga saat menggelar reses di RW 03 dan RW 07, Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Kamis (2/7/2026).
Dalam dialog tersebut, warga menyampaikan beragam keluhan, mulai dari keselamatan lalu lintas di lingkungan permukiman, sanitasi, ketersediaan air bersih, hingga pengelolaan sampah.
Salah satu aspirasi yang mencuat datang dari warga RW 07 yang meminta pemasangan speed bump dan kaca cembung di sejumlah ruas jalan permukiman untuk mengurangi risiko kecelakaan.
Menurut Jupiter, permintaan tersebut layak menjadi perhatian karena banyak kendaraan, terutama sepeda motor, melintas dengan kecepatan tinggi di kawasan padat penduduk.
"Di lingkungan padat seperti ini, lalu lintas kendaraan cukup tinggi dan tidak sedikit terjadi kecelakaan. Kita pernah melihat ada anak yang menjadi korban hingga mengalami cacat permanen karena tidak adanya fasilitas pengaman jalan. Karena itu, pemasangan speed bump dan kaca cembung sangat dibutuhkan," kata Jupiter.
Ia menegaskan, penyediaan sarana keselamatan jalan merupakan bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
"Uang pajak yang dibayarkan warga sudah semestinya kembali dalam bentuk fasilitas yang memberikan rasa aman. Saya berharap Dinas Perhubungan segera menindaklanjuti kebutuhan tersebut," katanya.
Selain persoalan lalu lintas, Jupiter juga menyoroti kondisi sanitasi di RW 03 yang dinilai masih memprihatinkan.
Berdasarkan aspirasi warga, sekitar 120 rumah di kawasan tersebut belum memiliki septic tank sehingga sebagian masyarakat masih membuang air besar di sekitar aliran kali.
Menurut Jupiter, kondisi itu tidak sejalan dengan cita-cita Jakarta menjadi kota global.
"Sangat disayangkan jika di tengah upaya menjadikan Jakarta sebagai kota global masih ada warga yang belum memiliki akses sanitasi yang layak. Kondisi seperti ini harus segera mendapat perhatian pemerintah," ucapnya.
Ia meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Dinas Perumahan DKI Jakarta mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fasilitas sanitasi komunal, khususnya di kawasan permukiman padat.
"Kalau hanya mengandalkan program CSR tentu cakupannya terbatas. Pemerintah daerah harus hadir dengan mengalokasikan anggaran agar warga yang membutuhkan bisa memperoleh fasilitas sanitasi yang layak," tuturnya.
Jupiter menambahkan, persoalan serupa juga ditemukan di sejumlah wilayah lain di daerah pemilihannya, seperti Palmerah, Sukabumi Selatan, dan Serengseng.
Tak hanya itu, warga juga mengeluhkan sulitnya memperoleh air bersih.
Hingga kini masih banyak masyarakat yang mengandalkan air sumur dengan kualitas kurang baik karena berwarna keruh, berbau, dan dikhawatirkan berdampak pada kesehatan.
Karena itu, ia mendorong percepatan perluasan layanan air perpipaan dari PAM Jaya, termasuk memberikan kemudahan bagi warga kurang mampu untuk mendapatkan sambungan air bersih.
Di sisi lain, masalah pengelolaan sampah juga menjadi perhatian.
Menurut Jupiter, berkurangnya frekuensi pengangkutan sampah membuat sebagian warga memilih membuang sampah ke kali sehingga berpotensi mencemari lingkungan sekaligus meningkatkan risiko banjir.
"Setiap kali saya turun menyerap aspirasi, persoalan yang disampaikan warga hampir selalu sama, mulai dari sampah, air bersih, kesehatan, sampai pendidikan. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah," pungkasnya.
Baca juga: Komisi C DPRD DKI Jakarta Usul Disparitas Harga Tiket Transportasi Rute Bodetabek
Baca juga: Kenneth DPRD DKI Desak Audit Total Kabel Udara Jakarta: Jangan Sampai Ada Korban Berikutnya
Baca juga: Diberi Informasi untuk Pawai, Orangtua Syok Tahu Anaknya Malah Ikut Aksi Dukung MBG di DPRD Batam
