TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Qodari, mengakui dinamika ekonomi global, khususnya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, berdampak langsung pada biaya operasional kelistrikan.
Pembengkakan biaya operasional tersebut dipicu oleh Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik yang sangat sensitif terhadap asumsi makro. Variabel utama yang paling memengaruhi kelistrikan nasional saat ini adalah nilai tukar rupiah, Indonesian Crude Price (ICP), dan tingkat inflasi.
"Kenaikan pada variabel-variabel tersebut berpotensi meningkatkan BPP tenaga listrik, terutama karena sebagian komponen biaya operasional, termasuk pembelian bahan bakar khususnya batubara, gas dan BBM, serta pembelian listrik swasta, masih menggunakan formula berbasis US dollar."
"Selain itu, pengembalian pinjaman luar negeri dalam valas juga memengaruhi biaya operasional perusahaan," ujar Qodari dalam konferensi pers di Kantor Bakom Pemerintah, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Meski terjadi lonjakan beban biaya pokok produksi, Qodari menjamin pelanggan tidak akan merasakan dampaknya secara langsung. Pemerintah telah menyiapkan bantalan pelindung berupa alokasi anggaran khusus.
"Meski demikian, kondisi tersebut tidak semestinya mengganggu layanan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat, karena pemerintah telah mengalokasikan subsidi listrik untuk mengakomodasi perubahan asumsi makro tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik," tegas Qodari.
Baca juga: Pemerintah Klaim Krisis Listrik Jawa-Bali Berakhir, Pasokan Kini Surplus
Sebagai langkah antisipasi pembengkakan lebih lanjut, pemerintah dan PT PLN (Persero) juga menerapkan sejumlah strategi di lapangan. Langkah tersebut meliputi penguatan efisiensi operasional, optimalisasi pemanfaatan energi primer domestik, dan diversifikasi bauran energi.
Qodari mengatakan pemerintah juga menerapkan instrumen pelindung nilai tukar valuta asing secara ketat. “Pengelolaan risiko nilai tukar atau hedging terhadap kurs agar kebutuhan arus kas lebih terukur," ungkapnya.
Baca juga: Perusahaan Jepang Pasok Sistem Kelistrikan untuk 48 Gerbong Baru MRT Jakarta
"Berbagai upaya tersebut dilakukan agar kualitas pasokan listrik kepada masyarakat tetap terjaga sekaligus biaya penyediaan tenaga listrik tetap terkendali dan berkelanjutan," tutupnya.
Sebagai informasi, pemerintah dan PLN baru saja berhasil memulihkan sistem kelistrikan di Pulau Jawa yang sempat mengalami pemadaman akibat kekurangan daya pada pertengahan Juni lalu.
Sejak 25 Juni 2026, listrik Jawa-Madura-Bali dipastikan kembali berstatus Normal dengan Mampu Pasok sebesar 34.695 Megawatt dan cadangan operasi 1.067 Megawatt.
