TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar M. Sarmuji mengajak Nahdlatul Ulama (NU) untuk mulai menjaga jarak dari keterlibatan "politik kecil" atau politik praktis.
Ia berharap, ormas Islam terbesar di Indonesia itu dapat memperkuat perannya dalam "politik besar" yang berorientasi pada kepentingan kebangsaan.
"Suka atau tidak suka, NU itu lekat dengan politik, sangat lekat. Tetapi sebagai orang NU yang tidak berada di partai yang identik dengan NU, saya berharap kelekatan NU dengan politik kecil itu dikurangi, sebaliknya keterlibatan NU di politik besar harus makin diperkuat," ujar Sarmuji, dalam keterangan yang diterima, Jumat (3/7/2026).
Sarmuji menyampaikannya dalam diskusi Bincang-bincang Menjelang Muktamar NU di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Menurut Sarmuji, ada perbedaan mendasar antara politik kecil dan politik besar. Ia mencontohkan, jika dalam momentum pemilu presiden NU lebih sibuk menjadi tim sukses dan memikirkan siapa calon yang akan menang, itu berarti tarikan politik kecil pada NU sedang menguat.
Sebaliknya, jika NU lebih fokus mengawal kualitas pemilu agar suara rakyat benar-benar terefleksikan dengan benar, maka posisi NU dalam politik besar justru semakin kuat.
"NU tentu lebih baik terlibat dalam politik besar, yakni politik kebangsaan, dengan memosisikan diri sebagai civil society yang bisa menasihati negara. Ini yang saat ini sangat kurang, civil society yang mampu menasihati negara, apalagi menasihati dengan cara yang adem penuh kelembutan seperti tradisi NU," ucapnya.
Sarmuji menekankan pentingnya cara yang lembut dan halus dalam menyampaikan nasihat kepada negara, karena pendekatan yang keras dinilai tidak produktif.
Ia menyinggung pengalaman organisasi masyarakat yang menempuh cara keras dan berujung pada pembubaran, sebagai pelajaran bahwa pendekatan konfrontatif justru kontraproduktif.
"Karakter ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad: kalau mau menasihati pemimpin maka tariklah dia dalam ruang yang tertutup. NU punya tradisi seperti itu, bisa menasihati negara tanpa membuat negara tersinggung. Inilah yang saat ini kosong," tutur Sarmuji.
Ia menambahkan, tantangan bagi kelompok civil society yang ingin berperan sebagai penyeimbang negara adalah cara penyampaian yang kerap sulit diterima oleh kekuasaan.
Sebab, menurut Sarmuji, kekuasaan memiliki karakternya sendiri yang tidak selalu identik dengan karakter individu pemegang kekuasaan itu sendiri.
“Maka dibutuhkan betul organisasi seperti NU yang bisa menasihati negara supaya tetap dalam track yang benar dengan cara yang lebih bisa diterima. NU tidak perlu sibuk siapa yang menang pemilu dan siapa yang menang pilpres. NU tidak perlu khawatir nggak dapat berkat politik karena justru NU makin diperhitungkan kalau bermain di politik besar," imbuhnya.
