TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, mengingatkan Pemerintah Kabupaten Magelang untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana, mulai dari erupsi Gunung Merapi hingga potensi kekeringan akibat fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung mulai Juli 2026 hingga pertengahan 2027.
Hal itu disampaikan Suharyanto saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Paten, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jumat (3/7/2026), sekaligus meninjau pembangunan jaringan pipanisasi air bersih bagi warga terdampak banjir dan tanah longsor.
"Kabupaten Magelang termasuk daerah dengan risiko bencana yang tinggi. Walaupun hidup di wilayah yang subur, masyarakat tetap harus waspada dan siap siaga menghadapi berbagai ancaman bencana, terutama yang berkaitan dengan aktivitas Gunung Merapi," kata Suharyanto.
Menurutnya, Indonesia memiliki 127 gunung api aktif dan Gunung Merapi merupakan salah satu yang paling aktif di dunia. Karena itu, upaya mitigasi harus terus diperkuat meski berbagai infrastruktur pengendali bencana telah dibangun.
"Sabo dam memang sudah banyak dibangun, tetapi mitigasi tidak boleh berhenti. Kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan karena potensi bencana selalu ada," ujarnya.
Selain ancaman erupsi, Suharyanto mengingatkan pemerintah daerah agar mulai mengantisipasi musim kemarau panjang yang dipicu El Nino.
"Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Saya minta segera dipetakan wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan agar penanganannya bisa dilakukan lebih cepat, baik melalui pembangunan jaringan pipanisasi maupun pengeboran sumur dalam," tegasnya.
Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Magelang memanfaatkan skema Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) BNPB untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana.
"Silakan segera diusulkan. Kalau memang ada jalan, jembatan, maupun jalur evakuasi yang rusak akibat bencana, BNPB siap mendukung melalui mekanisme rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai ketentuan," katanya.
Sementara itu, Bupati Magelang Grengseng Pamuji menyampaikan apresiasi atas dukungan BNPB yang dinilai cepat merespons kebutuhan masyarakat pascabencana.
"Kami menyampaikan terima kasih kepada BNPB yang telah memberikan perhatian besar kepada masyarakat Kabupaten Magelang. Bantuan yang diberikan sangat membantu percepatan pemulihan pascabencana," ujar Grengseng.
Ia menjelaskan, banjir dan tanah longsor yang terjadi beberapa waktu lalu mengakibatkan jaringan distribusi air bersih sepanjang sekitar 39,8 kilometer mengalami kerusakan. Dampaknya, sebanyak 4.010 kepala keluarga di tujuh desa sempat kesulitan memperoleh air bersih.
Ketujuh desa tersebut meliputi Desa Paten, Sewukan, Sengi, Sumber, Wates, Krinjing, dan Keningar yang berada di lereng Gunung Merapi.
"Berkat sinergi pemerintah desa, Pemerintah Kabupaten Magelang, DPR RI, dan BNPB, pembangunan jaringan air bersih akhirnya dapat direalisasikan. Saat ini manfaatnya sudah dirasakan langsung oleh masyarakat," ungkapnya.
Grengseng mengungkapkan, usulan awal bantuan pembangunan jaringan air bersih sebesar Rp2,09 miliar. Setelah proses verifikasi, kebutuhan yang disetujui sebesar Rp1,85 miliar. Namun BNPB akhirnya memberikan bantuan hingga Rp3 miliar dan seluruh pekerjaan telah selesai 100 persen.
"Alhamdulillah realisasi bantuan mencapai Rp3 miliar dan seluruh pekerjaan sudah selesai sehingga masyarakat kini kembali memperoleh akses air bersih," katanya.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Magelang juga mengajukan bantuan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB untuk pembangunan tiga ruas jalan yang rusak akibat bencana, yakni Muntilan–Talun, Tlatar–Talun, dan Dukun–Demo, dengan total kebutuhan anggaran sekitar Rp37,6 miliar.
Tak hanya itu, Pemkab Magelang juga mengusulkan pembangunan 1.000 unit Instalasi Pemanen Air Hujan (IPAH) senilai Rp5 miliar sebagai langkah antisipasi kekeringan di wilayah rawan.
"Program IPAH ini kami usulkan sebagai solusi jangka panjang untuk membantu masyarakat menghadapi musim kemarau serta gangguan distribusi air bersih," ujar Grengseng.
Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Magelang, hingga Mei 2026 telah terjadi 257 kejadian bencana. Ancaman tersebut meliputi tanah longsor, erupsi Gunung Merapi, banjir lahar hujan, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hingga gempa bumi.
Wilayah rawan longsor tersebar di kawasan lereng Merbabu, Sumbing, Menoreh, serta sejumlah kecamatan lain seperti Secang, Tempuran, Sawangan, dan Srumbung. Sementara ancaman banjir lahar hujan berpotensi terjadi di Kecamatan Dukun, Srumbung, dan Sawangan yang dilintasi sedikitnya 10 sungai berhulu di Gunung Merapi.
"Dengan tingkat kerawanan yang cukup tinggi tersebut, kami berharap Kabupaten Magelang dapat menjadi salah satu prioritas BNPB dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi agar ketahanan infrastruktur serta keselamatan masyarakat semakin meningkat," pungkas Grengseng.
