Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani
TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Suara Ibu Indonesia kembali turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan terkait beberapa kebijakan pemerintah. Masih sama, massa mambawa dan memukul-mukul panci di tengah aksi.
Kali ini, Suara Ibu Indonesia berkolaborasi dengan berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa hingga komunitas ojek online di DIY.
Mengusung tema "Liburan Tetap Melawan", Suara Ibu Indonesia menyoroti soal kondisi perekonomian rakyat yang semakin terhimpit.
Perwakilan Suara Ibu Indonesia, Rika Iffati mengatakan Suara Ibu Indonesia sejak awal konsisten menyuarakan penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aksi penolakan pun sudah dilakukan, namun hingga saat ini tuntutan tersebut tidak dipenuhi.
Penghentian MBG bukan satu-satunya tuntutan, Suara Ibu Indonesia juga menuntut adanya evaluasi program-program prioritas yang berpotensi korupsi dan menelan anggaran jumbo, salah satunya ialah Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menurut dia, program pelatihan calon manajer KDMP membuang anggaran dan bahkan harus mengorbankan lima nyawa.
"Tentu saja menghentikan MBG adalah salah satu dari tuntutan kami. Karena memakan pos-pos angaran lain seperti pendidikan dan kesehatan. Padahal pendidikan berkualitas itu yang seharusnya disediakan negara. Kemudian kami juga menuntut evaluasi program yang terbukti korup, lebih membanyak kerugiannya daripada manfaatnya," katanya disela aksi di Bundaran UGM, Jumat (3/7/2026).
"Kemudian soal KDMP harapannya dihentikan. Kurikulumnya sudah diubah, tetapi masih banyak unsur-unsur pelatihan lain yang menurut kami buang-buang uang. Dana segitu besar, kenapa tidak menggandeng asosiasi koperasi, kan sudah ada. Kenapa harus militerisasi, padahal koperasi harusnya diurusi masyarakat sipil. Biaya juga sangat mahal, itu kan pakai uang kami, uang rakyat. Seharusnya untuk hal-hal yang penting, misalnya untuk tenaga pendidik yang lebih layak," sambungnya.
Selain itu, pihaknya juga menuntut stabilisasi harga pangan dan jaminan penyerapan komoditas. Program MBG memberikan dampak signifikan pada gejolak harga pangan tanah air. Saat ini petani tengah mengalami kesusahan karena harga komoditas terlalu rendah.
Para pelaku UMKM pun merasakan dampak akibat diterbitkannya PP Nomor 20 Tahun 2026 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi pelaku UMKM.
Pihaknya juga menyoroti soal potongan 8 persen bagi ojek online yang sampai saat ini tidak jelas.
"Jadi kami pengen pemerintah turun tangan untuk membantu rakyat. Kondisi perekonomian rakyat sedang sangat sulit," ujarnya.
Dalam aksi tersebut, pihaknya juga menyinggung soal kebebasan berekspresi lantaran putusan bersalah kepada tahanan politik. Menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak warga negara yang dijamin konstitusi.
"Kami berharap kebebasan bersuara itu dijamin, karena sebenarnya ini hak kami sebagai warga negara. Jadi teman-teman yang ditahan karena demontrasi atau mengajak demonstrasi yang ada di berbagai wilayah Indonesia dibebaskan. Kalau terpaksa menjalani proses hukum, kami berharap proses hukumnya berjalan transparan dan menjunjung tinggi hak-hak mereka," imbuhnya. (maw)
