SURYA.CO.ID, SURABAYA – Angka perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih tergolong tinggi. Tekanan ekonomi, persoalan keluarga, hingga jeratan pinjaman online (pinjol) menjadi faktor yang paling sering memicu pengajuan perceraian di lingkungan ASN.
Di balik tingginya angka perceraian tersebut, persoalan yang dihadapi ASN tidak hanya berkaitan dengan hubungan rumah tangga.
Beban ekonomi yang semakin berat kerap berkembang menjadi masalah psikologis akibat tekanan utang, bahkan sebagian ASN harus menjalani konsultasi hingga perawatan karena mengalami gangguan mental setelah mendapat teror dari penagih pinjaman online.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur, Indah Wahyuni, mengungkapkan setiap bulan terdapat puluhan ASN yang berkonsultasi maupun mengajukan permohonan perceraian.
“Untuk jumlah konsultasi (pengajuan perceraian), perkiraannya sekitar 20 hingga 25 orang dalam sebulan. Namun angka tersebut masih perlu saya pastikan lagi,” kata Indah Wahyuni, Jumat (3/7/2026).
Perempuan yang akrab disapa Yuyun itu menjelaskan, mayoritas ASN yang mengajukan perceraian berasal dari sektor pendidikan dan kesehatan.
Baca juga: Lamongan Masuk 10 Besar Perceraian Tertinggi, Ini Langkah Bupati Yuhronur
Menurutnya, kondisi tersebut sejalan dengan komposisi ASN Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memang didominasi guru dan tenaga kesehatan.
“ASN di lingkungan Pemprov Jatim yang jumlahnya paling banyak adalah guru dan tenaga kesehatan, sehingga mayoritas berasal dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan,” ujarnya.
Yuyun mengatakan, persoalan ekonomi menjadi akar masalah yang paling banyak ditemukan dalam berbagai kasus perceraian ASN. Situasi itu diperburuk dengan maraknya ASN yang terjerat pinjaman online.
“Saat ini juga cukup banyak ASN yang terjerat pinjaman online (pinjol). Terkait jumlah ASN yang terjerat pinjol, saya kurang mengetahui data pastinya. Yang saya harapkan, dengan adanya program ini jumlahnya bisa semakin kecil,” tegasnya.
Menurut Yuyun, tekanan ekonomi yang berkepanjangan tidak hanya memengaruhi kondisi keuangan keluarga, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan mental ASN.
Baca juga: KDRT Jadi Pemicu Utama Perceraian di Sidoarjo, 1.021 Kasus Diputus Cerai
Bahkan, berdasarkan hasil koordinasi BKD dengan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur Surabaya, ditemukan sejumlah ASN yang harus menjalani konsultasi hingga perawatan akibat mengalami gangguan psikologis setelah mendapat teror dari penagih utang pinjaman online.
“Berdasarkan koordinasi Rumah Sakit Menur Surabaya, ditemukan adanya ASN yang terpaksa melakukan konsultasi dan perawatan akibat mengalami gangguan psikologis. Mereka mengalami ketidaktenangan jiwa yang ekstrem pasca mendapat teror dari penagih utang,” bebernya.
Untuk membantu ASN mengatasi persoalan keluarga sekaligus menekan angka perceraian, BKD Jawa Timur bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) mengembangkan aplikasi Pelita ASN atau Pendamping Keluarga Terintegrasi ASN.
Melalui aplikasi tersebut, ASN dapat berkonsultasi mengenai berbagai persoalan, mulai dari masalah pribadi, hubungan suami istri, hingga persoalan anak.
“Melalui aplikasi ini, apabila ASN mengalami persoalan, baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri, keluarga, maupun anak-anaknya, mereka dapat berkonsultasi,” terang Yuyun.
Selain itu, BKD juga menggandeng Bank Jatim untuk memberikan edukasi pengelolaan keuangan kepada ASN agar tidak terjebak pinjaman online.
Layanan konsultasi tersebut dihadirkan melalui aplikasi Rumah ASN, yang menyediakan fasilitas pendampingan bersama financial planner.
“Karena itu, di aplikasi Rumah ASN juga kami lengkapi dengan ruang konsultasi bersama Bank Jatim. Layanan tersebut berkaitan dengan perencanaan keuangan atau financial planner agar ASN tidak terjebak pinjaman online,” ujarnya.
BKD juga meminta Bank Jatim menyediakan berbagai skema pembiayaan yang lebih aman bagi ASN, seperti kredit perumahan berbunga ringan, pinjaman dengan tenor lebih panjang, hingga pembiayaan untuk peningkatan kompetensi.
Menurut Yuyun, langkah tersebut penting karena persoalan keluarga maupun keuangan akan berpengaruh langsung terhadap produktivitas kerja ASN.
“Jika ASN memiliki banyak persoalan, tentu akan berdampak pada kinerjanya sehingga tidak optimal. Dengan adanya Pelita ASN, kami berharap ASN dapat bekerja lebih tenang sehingga kinerjanya juga menjadi lebih optimal,” pungkasnya.
