TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Validitas data aksi mitigasi perubahan iklim dari berbagai daerah di Indonesia masih menjadi ganjalan besar bagi efektivitas kebijakan fiskal dan investasi ekonomi hijau.
Lemahnya akurasi pencatatan administrasi di tingkat lokal berpotensi mengaburkan target nasional penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) yang kini resmi menjadi pilar makroekonomi dalam RPJPN 2025–2045.
Guna memangkas ego sektoral dan menguji validitas data tersebut, Kementerian PPN/Bappenas mengoptimalkan penggunaan Aplikasi Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Aksi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (AKSARA).
Langkah ini dimatangkan dalam Lokakarya Nasional yang mempertemukan ratusan perwakilan Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup dari 38 provinsi termasuk Bali, yang telah digelar di Bogor, Jawa Barat.
Kualitas data pelaporan dari daerah kini menjadi penentu mutlak bagi masuknya investasi hijau di masa mendatang.
Pemerintah pusat tidak bisa lagi menoleransi data yang tidak sinkron, karena target nasional tidak akan tercapai tanpa aksi nyata yang terukur di tingkat daerah.
Commission Manager Climate and Biodiversity Hub Indonesia GIZ, Karin Allgoewer menjelaskan, melalui AKSARA, pemerintah daerah kini diwajibkan memetakan dan mengevaluasi aksi penurunan emisi secara berkala dan akuntabel.
Baca juga: Ambisi Striker Anyar Bali United, Jort Siap Beradaptasi dengan Total Football Johnny Jansen
Optimalisasi instrumen ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Jerman melalui Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
Platform ini dirancang untuk mengubah tata kelola pelaporan dari sekadar formalitas administratif menjadi basis data yang valid.
"Aplikasi AKSARA memiliki peran strategis dalam mengubah catatan administratif aksi penurunan emisi menjadi basis data yang valid," ujar Karin kepada awak media di Bali, pada Jumat 3 Juli 2026.
Karin menegaskan bahwa intervensi teknologi ini sangat krusial untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia di mata internasional.
Tanpa data yang solid, sulit bagi daerah untuk mengakses pendanaan iklim global.
"Penguatan kapasitas daerah ini krusial demi mewujudkan pembiayaan hijau yang tepat sasaran," tambahnya.
Bukan sekadar aplikasi pelaporan emisi, AKSARA kini juga diintegrasikan dengan tata kelola keuangan daerah melalui fitur Climate Budget Tagging (penandaan anggaran iklim).
Fitur ini terkoneksi langsung dengan platform CONNECT yang dikembangkan bersama Kementerian Keuangan.
Sehingga aliran dana untuk program lingkungan bisa dipantau secara transparan, bahkan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Pengembangan metodologi dalam aplikasi ini juga disesuaikan dengan standar internasional untuk memenuhi komitmen global yang telah disepakati oleh pemerintah Indonesia.
"GIZ membantu memperkuat penyusunan metodologi penghitungan emisi Gas Rumah Kaca yang akurat dan berstandar internasional," jelas Karin.
Kata dia, langkah ini juga diarahkan untuk memenuhi standardisasi pelaporan dunia yang semakin ketat.
"Ini demi transisi menuju sistem pelaporan penurunan emisi yang lebih transparan sesuai komitmen Paris Agreement," pungkasnya.
Selama lokakarya, perwakilan dari sektor lahan, energi, transportasi, hingga pengelolaan limbah dipaksa melakukan simulasi langsung penginputan data emisi serta uji coba perhitungan Indeks Ekonomi Hijau.
Sinkronisasi mutlak dilakukan dengan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) agar tidak ada lagi data ganda atau klaim sepihak dari sektor-sektor tertentu.
(*)
