Laporan Wartawan Serambi Indonesia Sara Masroni | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Bappeda Kota Banda Aceh menggelar rapat pembahasan hasil pemetaan data Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Banda Aceh Tahun 2026 dengan melibatkan 15 organisasi perangkat daerah (OPD), Kamis (2/7/2026). 

Rapat dibuka Kepala Bidang P2ESDA Bappeda Kota Banda Aceh, Parmakope SE MM MSi mewakili Kepala Bappeda.

Dalam pertemuan tersebut disampaikan, pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan data intervensi bantuan berbasis usaha ekonomi produktif yang dilaksanakan masing-masing OPD. "Ini sebagai bagian dari upaya percepatan penanggulangan kemiskinan," ujarnya.

Pihaknya menekankan pentingnya penyampaian data yang akurat dan terbaru agar dapat diketahui sejauh mana intervensi yang telah dilakukan mampu mendorong masyarakat keluar dari kategori kemiskinan.

Hasil pembahasan menunjukkan masih ditemukan sejumlah permasalahan pada data yang disampaikan OPD, di antaranya adanya data ganda serta penggunaan data yang belum diperbarui.

Dari 404 data yang disampaikan Dinas Sosial, setelah dilakukan verifikasi hanya 97 data yang dinyatakan valid.

Selain itu, dari 493 nama calon penerima bantuan UEP yang dikirimkan Dinas Sosial, terdapat 109 nama yang belum tercantum dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Dinas Sosial menjelaskan perbedaan tersebut terjadi karena adanya pembaruan data Triwulan II yang belum disampaikan kepada Bappeda dan berkomitmen mengirimkan data terbaru paling lambat satu minggu ke depan.

Pimpinan rapat juga mengarahkan seluruh OPD agar memastikan seluruh data intervensi telah terhubung dengan DTSEN sehingga tidak terjadi perbedaan data pada tahap pelaksanaan program.

Pada sesi pemaparan, Dinas Ketenagakerjaan melaporkan 48 penerima intervensi melalui program pelatihan.

Baca juga: Baitul Mal Banda Aceh dan Provinsi Bahas Rumah Bantuan hingga Realisasi ZIS

Sementara itu, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan hanya mencatat satu penerima yang sesuai dengan DTSEN dari total 193 data yang disampaikan, sedangkan DP3AP2KB baru mengidentifikasi satu penerima bantuan.

Baitul Mal Kota Banda Aceh melaporkan 17 penerima yang datanya telah sesuai dengan DTSEN, sedangkan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DP2KP) memvalidasi 147 dari 171 data intervensi pada empat jenis usaha.

LKMS Mahirah melaporkan telah mengintervensi 100 penerima melalui bantuan pembiayaan dan realisasinya akan dilaporkan pada Triwulan II.

Adapun BPBD, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Pariwisata, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) melaporkan realisasi intervensi masih nihil karena keterbatasan pelaksanaan program maupun proses validasi data yang masih berlangsung.

Sementara itu, Dinas Kesehatan menyampaikan akan melakukan perbaikan dan pembaruan terhadap data yang telah dikirimkan sebelumnya sebagai bagian dari upaya sinkronisasi data program penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh.(*)