SURYA.co.id, BANYUWANGI - Kemacetan panjang yang berulang di kawasan Pelabuhan Ketapang saat musim mudik hingga libur sekolah menjadi alarm bagi pemerintah dan operator penyeberangan.
Belajar dari kondisi tersebut, PT ASDP Indonesia Ferry bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong pengembangan Pelabuhan Ketapang agar masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Usulan itu mengemuka setelah jajaran manajemen ASDP beraudiensi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada Kamis (2/7/2026).
Audiensi tersebut dihadiri Komisaris Utama ASDP Ahmad Baidhowi, Direktur Utama Heru Widodo, Wakil Direktur Utama Yossianis Marciano, Direktur Teknik Nana Sutisna, dan Corporate Secretary Windy Andale. Dari Pemprov Jatim hadir Plt Kepala Bappeda Mohammad Yasin, Kepala Dinas Perhubungan Nyono, Kepala Dinas PU Bina Marga Edy Tambeng Widjaja, serta perwakilan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur.
Pengembangan Pelabuhan Ketapang diusulkan menjadi PSN karena dinilai memiliki peran strategis sebagai simpul distribusi logistik nasional, penunjang sektor pariwisata, sekaligus penghubung utama Pulau Jawa dan Bali.
Status PSN diharapkan dapat mempercepat pengembangan pelabuhan, baik dari sisi peningkatan kapasitas, tata kelola, maupun penyusunan rencana pengembangan jangka panjang yang terintegrasi.
Direktur Utama ASDP Heru Widodo menegaskan penguatan Pelabuhan Ketapang tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan fasilitas pelabuhan, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh melalui pembangunan ekosistem konektivitas.
Menurutnya, pengembangan kapasitas dermaga, pola operasi kapal, buffer area, hingga pengaturan lalu lintas di luar kawasan pelabuhan perlu berjalan secara terpadu.
Hal itu penting untuk mengimbangi pertumbuhan mobilitas masyarakat dan logistik pada waktu-waktu mendatang.
"Pengalaman menghadapi lonjakan arus kendaraan pada periode Angkutan Lebaran maupun libur sekolah menjadi pembelajaran penting bahwa peningkatan layanan tidak lagi dapat mengandalkan optimalisasi operasional semata," terangnya.
Ia menyebut, dibutuhkan penguatan infrastruktur dan tata kelola kawasan yang mampu mengantisipasi pertumbuhan trafik dalam jangka panjang di Pelabuhan Ketapang.
Sehingga pelabuhan itu akan menyesuaikan diri dengan dinamika mobilitas masyarakat, distribusi logistik, maupun perkembangan sektor pariwisata.
"Pendekatan inilah yang menjadi dasar penyusunan rencana pengembangan Pelabuhan Ketapang secara bertahap dan terintegrasi," ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, ASDP telah menyusun roadmap pengembangan Pelabuhan Ketapang hingga 2029.
Program tersebut mencakup peningkatan kapasitas sejumlah dermaga, optimalisasi kawasan Bulusan sebagai buffer area kendaraan logistik, pembangunan akses penghubung, hingga pembangunan dermaga baru untuk mendukung kelancaran operasional jangka panjang.
Peningkatan kapasitas dermaga juga akan dimulai secara bertahap tahun ini sebagai bagian dari penguatan layanan di lintas Ketapang–Gilimanuk.
Langkah tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan trafik saat ini sekaligus mengantisipasi kenaikan volume kendaraan dalam beberapa tahun mendatang.
Heru menambahkan, keberhasilan pengembangan Pelabuhan Ketapang tidak dapat dilakukan ASDP sendiri.
Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama.
Dukungan terhadap peningkatan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, penataan kawasan, pengembangan buffer zone, hingga pengaturan lalu lintas di luar area pelabuhan menjadi bagian penting dalam mewujudkan layanan penyeberangan yang optimal.
"Pelabuhan Ketapang bukan hanya gerbang penyeberangan Jawa-Bali, tetapi simpul strategis yang menopang konektivitas nasional. Karena itu, pengembangannya membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan," katanya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan dukungan penuh terhadap penyusunan masterplan pengembangan Pelabuhan Ketapang, termasuk mendorong proyek tersebut masuk dalam daftar PSN.
"Kami sudah bertemu dengan ASDP dan sudah memiliki masterplan untuk pengembangan Pelabuhan Ketapang," kata Khofifah saat ditemui di Banyuwangi, Jumat (3/7/2026).
Dengan dukungan pemerintah daerah dan rencana pengembangan yang telah disusun, Pelabuhan Ketapang diharapkan tidak lagi sekadar menjadi solusi jangka pendek saat lonjakan penumpang terjadi, melainkan mampu menjadi simpul transportasi nasional yang siap menghadapi pertumbuhan mobilitas dan distribusi logistik dalam jangka panjang.
