TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik politik antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai lebih banyak berkutat pada perang simbol dibanding membahas persoalan substantif yang dihadapi masyarakat.
Menurut Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, perdebatan mengenai safari politik Jokowi dengan atribut PSI maupun saling sindir antara PDIP dan PSI merupakan hal yang wajar dalam demokrasi.
Baca juga: Jaksa Sebut Unggahan Ijazah Jokowi oleh Kader PSI Jadi Awal Polemik yang Menjerat Dokter Tifa
"Yang terjadi sekarang adalah perang simbol yang dangkal, sementara persoalan substantif seperti warisan tata kelola yang bermasalah di Rempang-Galang nyaris tidak tersentuh," kata Iskandar dalam keterangannya, Sabtu (4/7/2026).
Menurutnya, proyek Rempang Eco-City yang dimulai pada era pemerintahan Jokowi masih menyisakan berbagai persoalan tata kelola. Padahal proyek tersebut sejak awal dipromosikan sebagai investasi senilai Rp174 triliun dari Xinyi Group yang diklaim mampu membuka puluhan ribu lapangan kerja.
Baca juga: Jurus Mikropolitik Jokowi Dinilai Ampuh Menangkan 5 Pemilu, Kini Dicoba untuk Besarkan PSI
Menurut Iskandar, berbagai temuan Ombudsman Republik Indonesia mengenai dugaan maladministrasi dalam pengembangan kawasan tersebut menunjukkan masih adanya persoalan mendasar yang belum diselesaikan, mulai dari status Kampung Tua, kepastian hukum lahan, hingga penanganan keberatan masyarakat.
"Ini bukan sekadar kegagalan teknis. Ini adalah kegagalan tata kelola yang terstruktur. Negara bergerak cepat untuk investor, tetapi lambat untuk rakyat. Narasi investasi digembar-gemborkan, sementara fondasi hukum dan sosialnya amburadul," ujarnya.
Atas dasar itu, Iskandar meminta PDIP mengarahkan kritik kepada warisan kebijakan pemerintahan Jokowi, bukan hanya menyoroti atribut partai atau safari politik.
"Jika PDIP ingin mengkritik Jokowi, kritisilah warisan kebijakannya. Bantu warga Rempang memperjuangkan kepastian hukum, dorong audit BPK, tindak lanjuti rekomendasi Ombudsman, dan buka dokumen publik agar transparansi terjaga. Itulah kritik yang sehat," tegasnya.
Di sisi lain, ia juga meminta PSI tidak hanya merespons kritik dengan sindiran politik.
Menurut Iskandar, apabila ingin membela pemerintahan Jokowi, PSI seharusnya menjawab kritik menggunakan data mengenai realisasi investasi, penyelesaian hak masyarakat, serta tindak lanjut atas rekomendasi Ombudsman.
"Jika PSI benar-benar ingin membela Jokowi, jawablah kritik dengan data dan realisasi. Tunjukkan bahwa investasi berjalan, hak warga telah diselesaikan, dan rekomendasi Ombudsman sudah ditindaklanjuti. Jangan hanya balas dengan sindiran," katanya.
Selain itu, Iskandar mengingatkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak mengulangi pola pembangunan yang mengedepankan investasi tanpa diiringi kepastian hukum dan penyelesaian konflik agraria.
Menurutnya, penyelesaian persoalan Rempang harus menjadi momentum memperbaiki tata kelola investasi nasional melalui penguatan kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan perlindungan terhadap masyarakat terdampak.
"Demokrasi tidak membutuhkan perang simbol yang dangkal. Rakyat tidak hidup dari simbol politik, tetapi dari tanah, rumah, pekerjaan, kepastian hukum, dan rasa aman yang diberikan negara," tandasnya.
Baca juga: PKB soal Safari Politik Jokowi untuk PSI: Hak Pribadi, Yang Penting Tidak Curi Start
Sebagai informasi, foto Jokowi yang tengah menginjak kepala kerbau belakangan ini ramai diperbincangkan publik.
Foto tersebut diambil di tengah rangkaian kegiatan safari keliling Jokowi di Provinsi Lampung pada Sabtu (27/6/2026) lalu.
Sebagai informasi, Rempang Eco City sebelumnya masuk dalam PSN 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023, ditandatangani pada 28 Agustus 2023.
Proyek ini direncanakan untuk pembangunan pabrik kaca di lahan seluas 7.572 hektare di Pulau Rempang. PT Makmur Elok Graha (MEG) berhasil menarik investasi dari Xinyi International Investment Limited asal Tiongkok sebesar USD 11,5 miliar (setara Rp 174 triliun), dengan proyeksi total investasi Rp 381 triliun dan penyerapan 306.000 tenaga kerja hingga 2080.
Namun, proyek ini memicu konflik karena melibatkan lahan seluas 17.000 hektare, mencakup Pulau Rempang dan Pulau Subang Mas, yang menjadi tempat tinggal 16 kampung adat Melayu sejak 1834. Warga menolak keras relokasi yang ditawarkan.
Konflik semakin memanas antara 7 September 2023 hingga 18 Desember 2025, ditambah dengan riwayat pengelolaan lahan yang kontroversial.
Pada 2001, BP Batam menerbitkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada perusahaan swasta, yang kemudian berpindah ke PT MEG.
