WARTAKOTALIVECOM, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pengakuan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menyatakan telah mengembalikan amplop berisi uang yang ditinggalkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby.

Lembaga antirasuah menegaskan, pengembalian uang tidak serta-merta menghapus kemungkinan adanya tindak pidana korupsi apabila unsur-unsurnya terpenuhi.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, penyidik masih akan mendalami latar belakang pemberian uang tersebut, termasuk apakah berkaitan dengan kepentingan tertentu yang sedang diurus ke Kementerian Kehutanan.

"Ya pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik," kata Achmad Taufik Husein dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (3/7/2026).

Menurut Achmad, fokus penyidik bukan hanya pada fakta bahwa uang telah dikembalikan, melainkan juga pada motif pemberian serta hubungan antara pemberi dan penerima dalam konteks kewenangan jabatan.

Karena itu, proses penyidikan akan menelusuri apakah terdapat indikasi pemberian yang bertujuan memengaruhi keputusan atau kebijakan di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Pernyataan KPK tersebut muncul setelah Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa dirinya menerima informasi mengenai adanya amplop yang ditinggalkan oleh Bupati Kuantan Singingi.

Menurut Raja Juli, amplop tersebut tidak diterima sebagai pemberian pribadi dan langsung dikembalikan kepada pihak yang menyerahkannya.

Pengakuan Raja Juli sebelumnya disertai dengan bukti tanda terima pengembalian uang yang dipublikasikan sebagai bentuk transparansi.

Langkah itu, menurut Raja Juli, dilakukan untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak menerima pemberian tersebut.

Meski demikian, KPK menegaskan bahwa dari perspektif hukum pidana korupsi, pengembalian uang bukanlah faktor yang secara otomatis menghapus dugaan tindak pidana.

Pengembalian hanya menjadi salah satu fakta yang akan dipertimbangkan dalam proses pembuktian.

Karena itu, penyidik akan mengkaji secara menyeluruh rangkaian peristiwa, mulai dari alasan pemberian amplop, waktu penyerahan, hingga keterkaitannya dengan dugaan pengurusan rekomendasi di Kementerian Kehutanan.

Pendalaman tersebut dilakukan untuk memastikan apakah terdapat unsur suap, gratifikasi, atau bentuk tindak pidana korupsi lainnya yang memenuhi ketentuan hukum.

"Kami akan mendalami sejauh mana konstruksi peristiwa itu, termasuk apakah benar pemberian tersebut berkaitan dengan pengurusan rekomendasi ke kementerian. Itu yang sedang didalami oleh tim penyidik," ujar Achmad.

Pernyataan KPK sekaligus menegaskan prinsip penegakan hukum bahwa pengembalian uang hasil dugaan tindak pidana korupsi tidak menggugurkan proses hukum apabila penyidik menemukan adanya unsur pidana berdasarkan alat bukti yang cukup.

Proses penyidikan akan terus berjalan untuk mengungkap secara utuh duduk perkara di balik pemberian amplop tersebut.