TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) Long Nawang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dorongan tersebut menjadi salah satu rekomendasi utama hasil kegiatan Pengukuran dan Pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan pada Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (IPKP PPKP) Long Nawang yang dilaksanakan pada 29 Juni hingga 1 Juli 2026.
Hal itu merupakan bagian dari upaya BNPP RI menyusun rekomendasi pembangunan berbasis kondisi riil di lapangan.
Mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat BNPP RI, Brigjen TNI Topri Daeng Balaw, menegaskan, pengukuran dan pemutakhiran IPKP tidak hanya bertujuan memetakan persoalan kawasan perbatasan, tetapi juga menjadi dasar penyusunan program lintas kementerian dan lembaga.
“Kegiatan ini tidak hanya mengeidentifikasi tantangan, tetapi juga mendorong sinergi antar pemangku kepentingan agar pengelolaan potensi kawasan perbatasan dapat dioptimalkan secara berkelanjutan sesuai kondisi nyata di lapangan,” kata Brigjen TNI Topri kepada wartawan, Minggu (5/7/2026).
Sementara itu, Perencana Ahli Muda pada Keasdepan Potensi Kawasan Perbatasan Darat BNPP RI, Dedy Yulianto, menjelaskan bahwa PPKP Long Nawang yang meliputi Kecamatan Kayan Hulu dan Kecamatan Kayan Selatan masih menghadapi sejumlah kendala mendasar, terutama pada aspek konektivitas.
Ia menyebut jalan penghubung antarwilayah masih didominasi jalan tanah sehingga masyarakat bergantung pada kendaraan roda empat berpenggerak ganda (4WD) dengan biaya transportasi yang tinggi.
Sementara itu, akses transportasi udara melalui rute Malinau–Long Apung, Tarakan–Long Apung, dan Samarinda–Long Apung masih memiliki kapasitas angkut terbatas serta bergantung pada kondisi cuaca.
Pada aspek lintas batas, kawasan ini telah memiliki Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Nawang beserta sejumlah fasilitas pendukung.
Namun, pelayanan Kepabeanan, Imigrasi, dan Karantina (CIQ) terpadu belum dapat berjalan optimal karena masih menunggu kesiapan pos lintas batas dan infrastruktur dari pihak Malaysia.
Di bidang pertahanan dan keamanan, Dedy menyampaikan bahwa keberadaan Polsek, Koramil, dan Pos Pengamanan Perbatasan pada prinsipnya telah tersedia.
Namun, beberapa pos pengamanan masih memerlukan pembenahan, termasuk Pos Pamtas di Long Betaoh yang lokasinya terpisah sungai dari area pengawasan serta keterbatasan kendaraan operasional roda empat.
“Kondisi ini perlu segera ditangani agar pengawasan wilayah perbatasan dapat berjalan lebih efektif,” ucapnya.
Hasil pengukuran juga menunjukkan masih perlunya penguatan sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar.
Belum tersedianya pasar rakyat membuat masyarakat mengandalkan toko desa maupun hasil perkebunan sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Padahal, Long Nawang memiliki potensi komoditas pertanian dan kehutanan seperti padi ladang, nanas, kakao, madu, dan kayu hutan yang dapat dikembangkan melalui industri pengolahan.
“Produksi masih berskala kecil dan dikelola secara mandiri karena keterbatasan akses pemasaran,” kata Dedy.
Selain itu, potensi pariwisata alam dan budaya juga dinilai belum berkembang optimal akibat minimnya fasilitas pendukung.
Sementara pada sektor pendidikan dan kesehatan masih ditemukan keterbatasan sarana prasarana, tenaga pengajar, tenaga medis, hingga belum optimalnya operasional Rumah Sakit Tipe D di Kayan Selatan karena kekurangan sumber daya manusia dan ketersediaan obat-obatan.
Sebagai tindak lanjut, BNPP RI merekomendasikan percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan penghubung, termasuk jalur Mahakam Ulu–Long Nawang, disertai penyediaan jembatan, jaringan telekomunikasi, dan listrik yang lebih merata.
BNPP juga menilai penguatan kolaborasi dengan sektor swasta serta hilirisasi komoditas unggulan melalui dukungan teknologi, pembiayaan, dan kemitraan menjadi langkah penting untuk mempercepat pembangunan kawasan.
Baca juga: BNPP Prioritaskan Konektivitas Jalan Malinau - PLBN Long Nawang di 2025-2029
Dengan posisi strategis sebagai calon pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan, PPKP Long Nawang diharapkan mampu berkembang lebih maju melalui dukungan infrastruktur yang memadai, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan sinergi lintas sektor yang berkelanjutan sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat perbatasan Kalimantan Utara.
