Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA- Okupansi perhotelan di DIY meningkat tipis pada semester I 2026.
Berdasarkan data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, rata-rata okupansi hotel di DIY pada semester I 2026 mencapai 70 persen. Sementara rata-rata okupansi hotel pada periode yang sama tahun sebelumnya hanya 65 persen.
Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono mengatakan meski ada kenaikan okupansi, namun biaya operasional hotel cenderung lebih tinggi. Ia menyebut kenaikan okupansi 5 persen, namun biaya operasional meningkat 10 persen.
"Kalau semester I ini (2026) dibanding semester kemarin (2025) ya lumayan. Okupansinya lumayan, tapi revenue itu hampir sama, karena biaya operasionalnya naik. Kenaikannya hanya 5 persen, tapi biaya operasionalnya bisa naik 10 persen," katanya, Senin (6/7/2026).
Ia mengungkapkan biaya operasional meningkat akibat kenaikan kebutuhan bahan pokok. Praktis biaya untuk kebutuhan makanan dan minuman ikut naik.
Selain itu, biaya untuk amenities juga mengalami peningkatan. Belum lagi biaya perawatan elektronik dan fasilitas hotel.
Pemadaman listrik di DIY yang terjadi beberapa waktu lalu juga berdampak pada peningkatan operasional. Pasalnya tegangan listrik yang tidak stabil menyebabkan beberapa elektronik rusak. Belum lagi hotel harus mengeluarkan biaya lebih untuk menghidupkan genset.
Pelemahan rupiah juga berdampak pada meningkatnya biaya perbaikan berbagai fasilitas, lantaran suku cadang yang harus impor.
"Biaya maintenance atau perawatan itu semakin meningkat. Karena biaya servis itu juga naik. Pelemahan rupiah juga berdampak, misalnya perbaikan AC, komponen-komponen AC itu kan dari luar (impor)," ungkapnya.
Kendati ada peningkatan biaya operasional, hotel-hotel di DIY tidak bisa melakukan penyesuaian harga kamar. Penurunan daya beli masyarakat menjadi alasan utama hotel di DIY menahan kenaikan harga kamar.
Ia pun berharap pemerintah memberikan insentif kepada pengelola hotel.
"Harga kamar dengan kondisi saat ini tidak berani menaikkan, karena daya beli masyarakat turun. Pemerintah ya hanya taunya okupansi naik, tapi tidak tahu rekasane (kesulitan). Okupansinya tinggi tapi kan biaya operasional ikut naik," imbuhnya. (maw)
