TRIBUNJOGJA.COM - Gelombang penolakan terhadap rencana ekspansi universitas asal Inggris yang masif mendirikan cabang di Indonesia kian memuncak.
Trah Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) II pun menyatakan dukungan terhadap pernyataan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk mengevaluasi total kebijakan tersebut.
Di satu sisi, mencuat urgensi penyelamatan mutu pendidikan domestik, sementara di sisi lain terdapat harga diri sejarah bangsa yang dinilai harus ditegakkan.
Dalam rapat dengar pendapat panja seleksi penerimaan mahasiswa baru bersama Komisi X DPR RI, Rabu (24/6/26) lalu, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof. Dr. Wening Udasmoro, melayangkan kritik kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI.
Pihaknya meminta supaya kehadiran perguruan tinggi luar negeri di Indonesia ditinjau ulang dan dievaluasi secara mendalam oleh pemerintah pusat.
Menurutnya, membiarkan perguruan tinggi asing menjamur begitu saja di kota-kota besar merupakan ancaman nyata bagi ekosistem pendidikan nasional.
Kehadiran mereka dikhawatirkan memicu kanibalisme akademik yang dapat menggerus daya saing dan potensi perkembangan universitas-universitas dalam negeri yang saat ini tengah berjuang mandiri.
"Kita perlu saya kira meninjau ulang masuknya perguruan tinggi dari luar negeri ke Indonesia. Ini semakin banyak. Jadi perlu kita lihat bermanfaat (atau) tidak perguruan tinggi luar negeri masuk ke Indonesia," katanya.
Kekhawatiran dari sisi tata kelola pendidikan tersebut nyatanya berkaitan erat dengan gugatan moral dari para keturunan Sri Sultan Hamengku Buwono II.
Perwakilan trah, sekaligus Ketua Yayasan Vasatii Socaning Lokika, Fajar Bagoes Poetranto, dengan tegas menyatakan penolakan terhadap pemberian "karpet merah" kepada institusi pendidikan asal Inggris.
Fajar mengingatkan luka lama imbas tragedi Geger Sepehi tahun 1812 yang menjarah secara masif ribuan manuskrip kuno, kitab ilmu pengetahuan, dan kekayaan peradaban Kraton Ngayogyakarta.
"Hingga hari ini, dokumen-dokumen fisik asli yang menyimpan fondasi intelektual Nusantara tersebut masih disandera di British Library. Inggris tidak memiliki iktikad baik karena sejauh ini hanya mengembalikan naskah tersebut dalam bentuk salinan digital," jelasnya.
Ia meminta pintu investasi bagi seluruh universitas Inggris ditutup rapat sebelum Kerajaan Inggris melakukan restitusi budaya total dengan memulangkan seluruh manuskrip fisik asli milik Indonesia.
Tanpa adanya regulasi proteksi dalam negeri yang ketat serta penyelesaian utang sejarah yang tuntas, kehadiran kampus-kampus Inggris di Indonesia hanya akan menjadi simbol kolonialisme gaya baru yang merusak marwah dan kedaulatan bangsa.
"Sangat menciderai moral jika Indonesia membiarkan Inggris mengeruk keuntungan dari sektor pendidikan di tanah air, sementara warisan ilmu pengetahuan asli milik leluhur kita sendiri enggan mereka kembalikan," ucapnya. (aka)
