Tribunlampung.co.id, Jakarta - Alokasi anggaran untuk program unggulan Makan Bergizi Gratis ( MBG ) pada tahun 2027 diproyeksikan bakal menyusut menjadi Rp174 triliun.
Baca juga: Prajurit TNI Aktif Diduga Terlibat Korupsi MBG, Kejagung Gandeng Oditurat Militer
Penurunan ini mencerminkan adanya efisiensi anggaran yang cukup besar, yakni mencapai Rp94 triliun jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2026 yang menyentuh Rp268 triliun.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengungkapkan bahwa pemangkasan nilai anggaran ini merupakan langkah rasionalisasi yang realistis di lapangan.
Berdasarkan hasil evaluasi, kebutuhan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ternyata tidak sebanyak yang direncanakan pada awal program bergulir.
"Kalau MBG pasti turun. Kita ingin melihat dulu dari 27 ribu titik SPPG, seharusnya itu kan 21 ribu kebutuhannya. Oke, satu," kata Said saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026), dilansir Tribunnews.com.
Selain pengurangan titik pelayanan, Said menjelaskan bahwa penajaman fokus sasaran menjadi kunci utama di balik penghematan besar-besaran ini.
Mulai tahun 2027, program MBG sengaja dikhususkan hanya untuk melayani peserta didik di sekolah, sehingga anggarannya bisa ditekan lebih efisien.
Sementara itu, untuk anggaran penanganan stunting serta pemenuhan gizi bagi ibu hamil tidak lagi dimasukkan dalam pos MBG, melainkan dialihkan langsung ke pos anggaran Kementerian Kesehatan. Langkah ini diambil agar pembagian tugas antarinstansi menjadi lebih jelas dan tidak tumpang tindih.
"Kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa. Kalau di luar pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk, seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp174 triliun. Kalau dari Rp268 triliun ke Rp174 triliun ya (persentasenya) tinggi lah," tambah Said menekankan besarnya efisiensi tersebut.
Program andalan Presiden Prabowo Subianto ini memang tercatat terus mengalami penyesuaian postur anggaran sejak pertama kali dijalankan.
Sepanjang tahun 2025, realisasi anggaran MBG tercatat mencapai Rp52,9 triliun, atau sekitar 74,6 persen dari total pagu APBN sebesar Rp71 triliun hingga pertengahan Desember.
Lewat anggaran tersebut, program ini sukses menjangkau 50,7 juta penerima manfaat melalui 17.555 titik SPPG yang melibatkan lebih dari 741 ribu pekerja.
Memasuki tahun 2026, anggaran untuk program ini sebenarnya sempat dipatok sangat tinggi, yaitu di angka Rp335 triliun. Namun, Presiden Prabowo Subianto kemudian memberikan arahan tegas untuk melakukan efisiensi dan perbaikan tata kelola di segala lini.
Merespons arahan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung melakukan pemangkasan anggaran secara bertahap hingga menyusut ke angka Rp268 triliun.
Pemerintah menegaskan, penyesuaian yang terus dilakukan ini merupakan langkah strategis agar duit negara dikelola secara lebih cermat dan tepat sasaran, tanpa harus mengorbankan kualitas gizi yang diterima oleh masyarakat.
Terkait angka proyeksi Rp174 triliun untuk tahun 2027 nanti, Said Abdullah mengingatkan bahwa keputusan tersebut belum sepenuhnya final.
Angka itu masih harus melewati mekanisme pembahasan formal bersama pemerintah, sebelum akhirnya resmi disahkan pada akhir kuartal ketiga tahun ini.
"Diketoknya nanti di bulan September. Kalau diketok sekarang palunya juga nggak laku. Masa Banggar sendiri yang ngetok? Kan harus sama pemerintah," kelakar Said menutup pembicaraan.
