Bagi Indonesia, ini juga peluang yang menegaskan posisi sebagai penjaga jalur pelayaran dunia yang kredibel dan konsisten pada hukum laut internasional
Jakarta (ANTARA) - Ada angka yang layak dicermati dari pertemuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/7); ada 26 kesepakatan.
Setahun lalu, ketika Leaders Retreat pertama digelar di Singapura, jumlah kesepakatannya 19. Angka itu naik tujuh hal.
Dalam diplomasi bilateral, jumlah kesepakatan yang bertambah dari satu pertemuan ke pertemuan berikutnya biasanya memberi tanda dari kedua pihak bahwa mereka semakin nyaman menaruh kepentingan konkret di meja.
Prabowo menggunakan kata itu. Presiden menyebut Leaders Retreat menunjukkan kematangan kepercayaan dan nilai strategis hubungan Indonesia dan Singapura.
Dari pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam tersebut, kepercayaan kedua negara kian menebal.
Dari 26 kesepakatan yang diumumkan, 18 merupakan kerja sama antarpemerintah dan delapan sisanya business-to-business.
Cakupannya lebih lebar dari perdagangan, investasi, energi, lingkungan hidup, transformasi digital, hingga pengembangan sumber daya manusia. Prabowo dalam pernyataannya menegaskan, bahwa kerja sama ekonomi tetap menjadi jangkar yang menaut erat hubungan kedua negara, dengan peningkatan kolaborasi tercatat di hampir semua sektor.
Peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara kian diperlihatkan dengan ditunjuknya bada itu untuk mengimplementasikan kerja sama perdagangan listrik lintas batas. Danantara, posisinya kini mulai berfungsi sebagai instrumen diplomasi ekonomi.
Peta jalan perdagangan listrik lintas batas ini ditandatangani Rosan Roeslani sebagai CEO Danantara dengan mitra Singapura, disusul sederet MoU business-to-business antara Danantara dan tiga entitas Singapura: Keppel, Singapore Energy Interconnections, dan Sembcorp.
Di luar energi, kedua negara juga menyepakati kerja sama ketahanan rantai pasok pangan serta kolaborasi kredit karbon di bawah Pasal 6 Paris Agreement. Agenda perubahan iklim yang dampaknya benar-benar muncul belakangan ini mulai masuk secara formal ke arsitektur kerja sama bilateral, tak lagi sekadar wacana pinggiran.
Selat Malaka dan bayang-bayang Timur Tengah
Di luar hal-hal ekonomi, dimensi keamanan mengemuka lebih tegas dibanding retreat sebelumnya, menyusul kondisi geopolitik global yang terus menerus tidak menentu.
Prabowo dan Wong sepakat menjaga Selat Malaka dan Selat Singapura tetap terbuka sesuai Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, dengan koordinasi berkelanjutan bersama Malaysia dan Thailand untuk mengamankan jalur itu dari risiko kecelakaan, pencemaran, dan perompakan.
Konteksnya tidak lepas dari situasi global yang sedang bergejolak. Wong secara eksplisit menyebut kedua pihak berdiskusi mengenai perkembangan di Timur Tengah dan dampaknya terhadap Singapura, khususnya terhadap Selat Malaka, mengingat kedua negara adalah negara pesisir dengan kepentingan strategis yang sama menjaga jalur pelayaran vital tersebut.
Ini penting. Karena ketegangan di kawasan lain kini secara eksplisit dibingkai punya efek berantai ke jalur pelayaran yang menjadi urat nadi ekonomi Indonesia dan Singapura.
Di jalur kerja sama pertahanan, kedua negara memperbarui implementasi Defence Cooperation Agreement (DCA) dan menjajaki pengembangan daerah latihan militer gabungan TNI-Angkatan Bersenjata Singapura (SAF) di tiga lokasi, yakni Batujajar (Sumatera Selatan), Siabu (Riau), dan Kalimantan Barat. Menteri Pertahanan kedua negara turut menandatangani dokumen pembaruan kerja sama pertahanan di hadapan kedua pemimpin negara.
Pada isu yang lebih luas, Prabowo menegaskan sikap ASEAN bahwa setiap sengketa, di kawasan dunia mana pun, harus diselesaikan melalui dialog dan diplomasi, bukan hanya berlaku untuk Asia Tenggara.
Yang membedakan retreat kali ini dari sekadar seremoni tahunan adalah bahasa yang dipakai kedua pemimpin. Prabowo menggunakan frasa "dari hati ke hati," "secara terbuka," dan menyatakan sepakat untuk menyelesaikan kesalahpahaman dengan status "sebagai sahabat".
Pernyataan itu cukup meredakan ketegangan yang sebelumnya mengemuka tiba-tiba di media sosial saat pasar saham Indonesia jatuh dalam yang diiringi dengan pelemahan rupiah melebihi batas psikologis Rp18.000 per dolar AS. Ungkapan Sell Indonesia berseliweran di tengah kepanikan ekonomi tersebut, yang kemudian dibalas dengan ramainya cuitan Sell Singapore.
Prabowo turut mengingatkan bahwa Wong adalah pemimpin negara sahabat pertama yang berkunjung ke Indonesia sejak ia menjabat presiden. Dalam bahasa simbol, detail itu sengaja diangkat untuk menegaskan bobot hubungan ini di antara jejaring diplomatik Indonesia yang padat.
Penguatan people-to-people connectivity turut disinggung sebagai fondasi yang tak kalah penting dari capaian G2B/B2B: program pertukaran pelajar SMA Garuda dengan Singapura, dukungan penambahan penerbangan langsung menyusul rute baru Singapura-Pontianak, dan kolaborasi antarorganisasi pemuda.
Prabowo juga mengingatkan bahwa 2027 akan menjadi peringatan 60 tahun hubungan diplomatik RI-Singapura, yang menempatkan retreat ini sebagai batu loncatan menuju momentum simbolik tersebut.
Apa artinya bagi Indonesia?
Bagi Indonesia, tren kenaikan jumlah kesepakatan dari 19 ke 26 dalam setahun sulit dibaca sebagai kebetulan protokoler.
Ia lebih tepat dibaca sebagai sinyal bahwa Singapura, mitra dagang dan investor strategis Indonesia selama beberapa dekade, melihat pemerintahan Prabowo sebagai mitra yang cukup stabil dan cukup dapat diprediksi untuk terus memperdalam eksposur kerja sama. Termasuk pada domain sensitif seperti perdagangan listrik lintas batas dan akses ke wilayah latihan militer di Sumatera dan Kalimantan.
Penunjukan Danantara sebagai eksekutor kerja sama energi lintas batas juga patut diperhatikan ke depan yang menempatkan badan investasi negara itu sebagai simpul baru diplomasi ekonomi Indonesia. Peran baru itu akan diuji implementasinya dalam beberapa tahun mendatang.
Apakah mengalirnya sejumlah penandatanganan nota kesepahaman ini turut menggerakkan kemampuan eksekusi proyek lintas-yurisdiksi?
Sementara pada domain keamanan maritim, penegasan komitmen menjaga Selat Malaka tetap terbuka datang di saat yang tepat saat gejolak di Timur Tengah dan ketidakpastian rantai pasok global membuat jalur pelayaran strategis ini makin rentan jadi titik tekanan.
Bagi Indonesia, ini juga peluang yang menegaskan posisi sebagai penjaga jalur pelayaran dunia yang kredibel dan konsisten pada hukum laut internasional, modal diplomatik yang bisa dimanfaatkan pada forum-forum yang lebih luas, termasuk ASEAN.
