Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperkuat kualitas belanja dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta pelayanan publik dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru di Palembang, Senin, mengatakan pemerintah daerah mulai mengkaji dampak rencana penyesuaian transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat terhadap kapasitas fiskal dan pelaksanaan program pembangunan.
Menurut dia, penyesuaian fiskal akan diarahkan pada belanja yang lebih efektif dan produktif dengan tetap menjaga program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Pada sektor infrastruktur, pemerintah provinsi akan mengoptimalkan pemeliharaan aset yang telah dibangun dan memprioritaskan kebutuhan mendesak apabila ruang fiskal daerah mengalami penurunan.
"Kalau dalam kaitan dengan RPJMD, kami membangun infrastruktur. Kalau pendapatan kurang, bagaimana kami mengeksekusi perencanaan RPJMD. Tapi kami tidak boleh mengeluh. Infrastruktur akan kami optimalkan pada pos pemeliharaan, jadi jangan dulu berencana membangun yang memang tidak mendesak," katanya.
Herman mengatakan pemerintah provinsi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) akan membahas langkah penyesuaian untuk memastikan penggunaan anggaran tetap efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
"Kami masih diskusikan dahulu apa jalan keluarnya. Nanti akan dibahas bersama Pak Sekda," ujarnya.
Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Edward Candra mengatakan postur APBD 2027 akan disesuaikan apabila kebijakan penurunan dana transfer diberlakukan pemerintah pusat.
Menurut dia, pemerintah provinsi tetap menempatkan kualitas belanja dan pelayanan masyarakat sebagai prioritas sekaligus menjaga kesinambungan program pembangunan kepala daerah.
"Kualitas belanja tetap kita perhatikan, pelayanan kepada masyarakat tetap yang utama. Kemudian visi dan misi kepala daerah akan tetap dikawal," katanya.
Selain memperkuat kualitas belanja, pemerintah provinsi akan mengoptimalkan PAD guna memperluas kapasitas fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Alokasi dana transfer yang diterima Sumatera Selatan pada 2026 tercatat berkurang sekitar Rp1,8 triliun dibandingkan tahun sebelumnya, dari sekitar Rp5 triliun menjadi kisaran Rp3 triliun.
"Untuk proyeksi 2027 kita belum tahu. Kita berharap ada kebijakan atau kabar baik untuk pemerintah daerah," ujar Edward.
Ia mengatakan kebijakan efisiensi belanja yang telah diterapkan sejak 2025 akan dilanjutkan dalam penyusunan APBD 2027 apabila terjadi penurunan pendapatan daerah.
Rasionalisasi terutama diarahkan pada perjalanan dinas, operasional perkantoran, dan kegiatan pendukung lainnya sehingga ruang fiskal dapat difokuskan untuk pelayanan publik dan program prioritas pembangunan.
"Kalau pendapatan kurang, kita akan coba rasionalisasi lagi untuk pengurangan. Tapi intinya pelayanan publik kepada masyarakat harus tetap berjalan. Untuk 2027 kita masih menunggu peraturan Menteri Keuangan," kata Edward.
