Laporan wartawan TribunJatim.com, Hanif Manshuri
TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN – Aksi dengan tuntutan agar MBG dievaluasi digelar di Lamongan.
Sebelumnya para pemilik Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) beserta pekerjanya menggelar aksi di Kantor Pemkab dan DPRD Lamongan untuk meminta dukungan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan, kini giliran Aliansi Alam Bersatu Jaya menggelar aksi damai dengan tuntutan berbeda.
Aliansi yang terdiri dari unsur masyarakat, mahasiswa, wali murid, pelaku UMKM, pedagang kantin sekolah, hingga pemerhati pendidikan sekitar 99 orang itu mendesak pemerintah mengevaluasi total pelaksanaan MBG melalui dapur terpusat atau SPPG.
Bahkan mereka meminta dapur-dapur SPPG dibubarkan dan program direvisi, Selasa (7/7/2026).
Aksi diawali dengan titik kumpul di Makam Pahlawan Jalan Pahlawan sebelum massa bergerak menuju Kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan, Selasa (7/7/2026).
Baca juga: Adik Prabowo Peringatkan ada Setan dan Hamba Iblis yang Ingin Ambil Untung dari MBG
Massa berasal dari DPD Aliansi Alam Bersatu Jaya Lamongan, Tuban, Gresik, Mojokerto, dan Surabaya.
Dalam pernyataan sikap yang dibagikan kepada peserta aksi, Aliansi Alam Bersatu Jaya menilai sistem dapur terpusat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari matinya kantin sekolah.
Serta tersingkirnya pelaku usaha kecil di lingkungan sekolah, distribusi makanan yang dinilai kurang efisien hingga minimnya pelibatan orang tua siswa.
Perwakilan Aliansi Alam Bersatu Jaya, Muhammad Zaini, mengatakan pihaknya tidak menolak Program Makan Bergizi Gratis, namun meminta pelaksanaannya diperbaiki agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Sementara Ketua DPD Aliansi Alam Bersatu Jaya Tuban, Misbah, meminta pemerintah melakukan audit internal terhadap seluruh SPPG.
Ia juga mendorong adanya pengawasan ketat terhadap proses pengadaan bahan baku, pengemasan, hingga distribusi makanan.
Menurutnya, kantin sekolah seharusnya diberi peran utama dalam penyediaan makanan bergizi bagi siswa karena lebih memahami kebutuhan di lingkungan sekolah sekaligus dapat menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar.
Perwakilan aliansi lainnya, Sriyono, menyoroti kualitas bahan makanan yang dinilai masih di bawah standar.
Ia menduga kondisi tersebut terjadi karena sebagian penyedia lebih memilih bahan baku berharga murah.
Aspirasi massa diterima Sekretaris Daerah Lamongan yang juga Ketua Satgas SPPG, Moh. Nalikan, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Lamongan dr. Chaidir Annas serta Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Djoko Nursyianto.
Menanggapi tuntutan tersebut, Nalikan menegaskan pemerintah daerah pada prinsipnya tetap mendukung Program Makan Bergizi Gratis karena tujuan utamanya adalah meningkatkan gizi anak.
Namun demikian, ia mengakui tata kelola pelaksanaan program masih perlu dievaluasi.
"Yang perlu dievaluasi adalah tata kelolanya. Sesungguhnya MBG itu tujuannya meningkatkan gizi anak. Apa yang disampaikan aliansi memang menjadi masukan, mulai dari penyediaan bahan, proses memasak, distribusi hingga kebersihan," kata Nalikan di depan sepuluh orang perwakilan.
Ia menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) telah menerima berbagai masukan dari daerah dan bahkan telah mengambil langkah dengan menghentikan operasional sejumlah SPPG yang dinilai bermasalah.
"Saya sepakat tata kelolanya dievaluasi. Prosedurnya harus jelas sehingga ada pakem yang sama. Semua aspirasi masyarakat akan kami sampaikan ke BGN pusat," ujarnya.
Nalikan menambahkan, saat ini terdapat sekitar 170 SPPG di Kabupaten Lamongan. Pemerintah daerah, lanjut dia, berkewajiban mengamankan pelaksanaan program nasional tersebut sembari terus menyampaikan berbagai masukan agar kualitas layanan MBG semakin baik.
"Beberapa item yang menjadi aspirasi hari ini akan kita sampaikan ke pemerintah pusat," pungkasnya.
Informasi lengkap dan menarik lainnya baca di TribunJatim.com
