TRIBUNJOGJA.COM - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Perempuan Bangsa DI Yogyakarta mulai memanaskan mesin politiknya sejak dini.
Sayap perempuan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) sebagai langkah strategis memperkuat konsolidasi organisasi menyongsong Pemilu 2029 mendatang.
Agenda yang berlangsung pada Sabtu (4/7/26) lalu itu jadi momentum untuk memperkuat kepemimpinan perempuan, memperluas partisipasi politik, serta memperkokoh struktur organisasi hingga ke tingkat akar rumput.
Muswil pun dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa sekaligus Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA., Wakil Bendahara DPP Perempuan Bangsa Dwi Yuni, Wakil Ketua Dewan Syuro DPW PKB DIY Nyai Hj. Fathimatuzzahro, Ketua DPW PKB DIY Umaruddin Masdar, S.Ag., Sekretaris DPW PKB DIY Aslikh Rina Ulyaddin, S.Psi., serta perwakilan pengurus DPC Perempuan Bangsa dari seluruh kabupaten/kota se-DIY.
Ketua DPW PKB DIY, Umaruddin Masdar berharap, forum Muswil ini mampu melahirkan nakhoda dan kepengurusan baru yang produktif, kreatif, serta memiliki etos juang tinggi untuk membesarkan organisasi.
Ia pun membeberkan fakta menarik bahwa struktur kepengurusan DPW PKB DIY saat ini layak menjadi percontohan nasional, dengan keterwakilan perempuan menembus angka 53 persen.
Bahkan, posisi sakral seperti Ketua Dewan Syuro DPW PKB DIY dijabat oleh seorang tokoh perempuan, yakni Nyai Hj. Ida Fatimah ZA, yang juga tercatat sebagai A'wan Syuriah PBNU.
"Semakin banyak perempuan terlibat, saya yakin partai akan semakin besar, semakin kuat, dan semakin produktif. Karena itu Perempuan Bangsa harus terus bergerak, memperkuat organisasi, memperluas basis dukungan masyarakat, dan menjadi kekuatan utama dalam memenangkan PKB," tandasnya.
Lebih lanjut, ia juga mengajak seluruh kader Perempuan Bangsa untuk memantapkan niat dan meyakini bahwa berjuang di bawah bendera PKB merupakan bagian dari ikhtiar yang membawa keberkahan.
"Kita tidak membutuhkan kepengurusan yang hanya tertulis dalam Surat Keputusan. Kita membutuhkan pengurus yang benar-benar hadir, bekerja, dan berkeringat bersama masyarakat," tegas Umaruddin.
Di sisi lain, Ketua Dewan Pembina DPP Perempuan Bangsa, Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A., memberikan catatan tersendiri terkait makna keterwakilan perempuan.
Menurutnya, porsi perempuan di panggung politik praktis tidak boleh hanya dipandang sebagai pelengkap prasyarat administratif atau pemenuhan kuota 30 persen pencalonan legislatif saja.
Nihayatul menekankan, kehadiran fisik dan pemikiran perempuan di parlemen atau lembaga legislatif sangat krusial agar seluruh kebijakan publik yang digodok benar-benar bisa mengakomodasi kepentingan kaum hawa.
"Pengalaman perempuan tidak bisa diwakilkan. Pengalaman biologis seperti menstruasi, kehamilan, hingga melahirkan hanya dialami perempuan. Karena itu perempuan harus hadir dalam ruang-ruang pengambilan kebijakan. Kalau bukan perempuan yang memperjuangkan kepentingan perempuan, lalu siapa lagi," tegasnya.
Dirinya menambahkan, sejarah membuktikan bahwa berbagai regulasi serta kebijakan yang pro terhadap hak perempuan dan anak lahir berkat adanya intervensi dari para legislator perempuan di parlemen.
Oleh sebab itu, ia mendorong kader Perempuan Bangsa di DIY untuk keluar dari zona nyaman, tidak hanya aktif mengurus organisasi, tetapi harus berani tampil sebagai calon legislatif maupun pemimpin publik di berbagai tingkatan.
Menatap kontestasi Pemilu 2029, Perempuan Bangsa pun mengusung sebuah jargon dan semangat "Bergerak Bersama, Berdaya Bersama".
Implementasi dari semangat tersebit akan diwujudkan lewat perluasan jejaring ke berbagai sektor strategis masyarakat, mulai dari pelaku UMKM, guru, kelompok profesi, aktivis perempuan, akademisi/mahasiswa, hingga merangkul generasi milenial dan Gen Z.
Tak hanya fokus pada aspek elektoral, sayap partai ini juga berkomitmen memperkuat gerakan sosial nyata di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal, serta perlindungan perempuan. (aka)
