SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Aliansi Alam Bersatu Jaya menggelar aksi damai di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, Jawa Timur (Jatim) pada Selasa (7/7/2026), menuntut evaluasi total terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menggunakan sistem dapur terpusat atau Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG).

Aksi yang diikuti sekitar 99 orang dari berbagai elemen, termasuk mahasiswa, wali murid, dan pedagang kantin sekolah ini mendesak pemerintah agar meninjau ulang operasional SPPG yang dinilai tidak efektif.

Massa yang berasal dari wilayah Lamongan, Tuban, Gresik, Mojokerto, dan Surabaya tersebut menilai sistem terpusat memicu berbagai persoalan sosial dan ekonomi di tingkat sekolah.

Masalah Utama Dapur Terpusat

Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Alam Bersatu Jaya menyoroti beberapa poin krusial yang dianggap merugikan masyarakat sekitar sekolah:

• Matinya Kantin Sekolah: Keberadaan SPPG dianggap mematikan peran pedagang kantin yang selama ini menjadi penggerak ekonomi lokal.
• Kualitas Bahan Baku: Adanya dugaan penggunaan bahan makanan di bawah standar demi menekan biaya produksi.
• Distribusi Tidak Efisien: Masalah logistik yang menghambat ketepatan waktu dan kesegaran makanan saat diterima siswa.
• Kurangnya Pelibatan Orang Tua: Kurangnya partisipasi wali murid dalam pengawasan gizi anak.

Tuntutan Audit dan Pengawasan

Perwakilan aliansi, Muhammad Zaini, menegaskan bahwa mereka tidak menolak program nasional tersebut, namun menuntut perbaikan tata kelola.

"Kami meminta pelaksanaannya diperbaiki agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua DPD Aliansi Alam Bersatu Jaya Tuban, Misbah, mendesak pemerintah melakukan audit internal secara menyeluruh.

"Perlu ada pengawasan ketat terhadap proses pengadaan bahan baku hingga distribusi, dan kantin sekolah seharusnya diberi peran utama karena lebih memahami kebutuhan di lingkungan pendidikan," jelasnya.

Respons Pemerintah Kabupaten Lamongan

Sekretaris Daerah Lamongan yang juga Ketua Satgas SPPG, Moh. Nalikan, menerima perwakilan massa bersama Kepala Dinas Kesehatan dr. Chaidir Annas dan Asisten I Bidang Pemerintahan, Djoko Nursyianto.

Nalikan mengakui bahwa tata kelola program memang perlu dievaluasi.

"Yang perlu dievaluasi adalah tata kelolanya. Aspirasi ini menjadi masukan berharga, mulai dari penyediaan bahan hingga kebersihan. Kami sepakat tata kelolanya harus diperbaiki agar ada pakem yang jelas," ungkap Nalikan.

Ia menambahkan bahwa saat ini terdapat sekitar 170 SPPG di Kabupaten Lamongan.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk meneruskan seluruh aspirasi tersebut ke Badan Gizi Nasional (BGN) pusat, yang menurut Nalikan, kini tengah melakukan tindakan tegas dengan menghentikan operasional sejumlah SPPG yang dinilai bermasalah.

Sebagai penutup, evaluasi tata kelola menjadi kunci agar Program Makan Bergizi Gratis dapat memberikan manfaat optimal bagi kesehatan siswa tanpa mengabaikan ekonomi lokal.