TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Di tengah kondisi anggaran desa yang semakin terbatas, sejumlah desa di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, bakal memperoleh suntikan investasi melalui Program Swasembada Ekonomi Hijau dan Pangan Terintegrasi (Sehati). 

Program ini adalah hasil kolaborasi antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dengan World Bank.

Program yang dijadwalkan berjalan 2027 hingga 2031 tersebut memiliki nilai investasi mencapai 600 juta Dollar Amerika Serikat. 

Program ini menyasar sekitar 7.000 desa berkembang dan desa maju di seluruh Indonesia.

Di Banyumas sendiri, empat desa telah dipersiapkan untuk masuk dalam program tersebut. 

Empat desa itu adalah Desa Wlahar Kulon (Kecamatan Patikraja), Tumiyang (Kecamatan Kebasen), Pengadegan (Kecamatan Wangon), dan Karanganyar (Kecamatan Jatilawang).

Baca juga: Kekeringan di Banyumas Diperkirakan Meluas, 3.294 Warga Kini Jadi Prioritas Pengiriman Air Bersih

Saat berkunjung ke Banyumas, Selasa (7/7/2026), Konsultan Bank Dunia Nur Hidayat, yang juga merupakan kordinator tim Program Sehati menjelaskan, Program Sehati dirancang untuk memperkuat pembangunan desa melalui pendekatan terintegrasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengembangan ekonomi desa secara berkelanjutan selama tiga tahun.

Fokus program meliputi pembangunan infrastruktur ketahanan pangan, pengembangan ekowisata, usaha ekonomi hijau, peningkatan keterampilan kelompok perempuan dan pemuda, penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), keterlibatan sektor swasta, hingga koordinasi lintas sektor antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten.

Dia menambahkan, skema program juga mengedepankan sinkronisasi pembangunan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa sehingga pembangunan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.

Menurut Nur Hidayat, satu di antara syarat kabupaten dapat mengikuti Program Sehati adalah memiliki komitmen dalam melaksanakan penilaian kinerja desa secara konsisten.

Menurutnya, Kabupaten Banyumas dinilai memenuhi persyaratan tersebut karena selama tiga tahun berturut-turut telah melaksanakan penilaian kinerja desa.

Program ini berada di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal Kemendes PDT.

Nur Hidayat menjelaskan, tahapan awal pelaksanaan program adalah melakukan pemetaan terhadap potensi yang dimiliki setiap desa agar pengembangannya sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

Melalui proses tersebut, setiap desa diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan selama tiga tahun sebagai dasar pelaksanaan program.

Dengan pendekatan tersebut, bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi diarahkan untuk membangun ekonomi desa secara berkelanjutan melalui penguatan BUMDes, ketahanan pangan, ekonomi hijau, serta pengembangan potensi lokal yang dimiliki masing-masing desa.

Program kolaborasi Kemendes PDT dan World Bank tersebut dijadwalkan mulai dilaksanakan pada 2027 dan berlangsung hingga 2031.

Sementara itu Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan, kehadiran Program Sehati menjadi peluang besar bagi desa-desa di Banyumas yang saat ini menghadapi keterbatasan anggaran.

"Dana desa paling hanya tinggal sekitar Rp300 juta."

"Karena keterbatasan dana, ramai-ramai jalan desa ingin dikembalikan lagi menjadi jalan kabupaten."

"Padahal, kabupaten juga tidak punya anggaran yang cukup," ujarnya saat menerima kunjungan dari tim Bank Dunia dan Kemendes PDT di Ruang Joko Kaiman, Pendopo Si Panji Purwokerto, Selasa.

Baca juga: 9 Parpol di DPRD Banyumas Terima Banpol Rp3,081 Miliar, Bupati Sadewo: Investasi Perkuat Demokrasi

Menurut Sadewo, melalui Program Sehati, desa tidak hanya memperoleh pelatihan, tetapi juga berpeluang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan masing-masing desa.

"Ada pelatihan, kemudian ada juga bantuan barang."

"Pengajuannya bisa apa saja, sesuai kebutuhan desa. 

"Lumayan, satu tahun bisa sekitar Rp500 juta per desa per tahun," katanya.

Ia menjelaskan, mekanisme program tetap menggunakan pendekatan berbasis usulan dari desa.

"Modelnya tetap usulan dari desa. Desa butuh apa, misalnya fasilitator atau kebutuhan lainnya, diusulkan."

"Bantuan datang dari Kemendes berupa barang. Setahu saya, tidak dibatasi jenis barangnya, motor roda tiga juga bisa," ungkapnya.

Sadewo menilai bantuan seperti motor roda tiga akan sangat membantu operasional BUMDes maupun Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam menjalankan kegiatan ekonomi desa.

"Kalau BUMDes atau KSM membutuhkan motor roda tiga, nanti akan saya arahkan ke program ini," katanya.

Saat ini, kata Sadewo, Banyumas baru memiliki empat desa yang masuk dalam tahap awal program tersebut. 

Namun kuota maksimal yang disediakan diperkirakan mencapai sekitar 20 desa.

"Katanya, maksimal 20 desa. Di Banyumas, sementara baru empat desa. Saya akan cari, kalau bisa lebih dari 20 desa yang ikut," katanya. (*)