TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Sulawesi Tenggara (Sultra), Abdl Rahim Nabok mengeluhkan berbagai persoalan yang menghambat distribusi logistik di Kota Kendari.

Mulai dari antrean panjang solar subsidi, lambatnya pelayanan pelabuhan, hingga kondisi akses jalan menuju kawasan pelabuhan yang dinilai belum memadai.

Rahim menjelaskan, antrean solar subsidi di sejumlah SPBU Kendari menjadi persoalan yang menyulitkan armada logistik memperoleh pasokan BBM.

Apalagi dari tujuh SPBU penyalur solar subsidi, hanya tiga yang dapat diakses kendaraan pengangkut kontainer.

"Kami sudah menyampaikan ke Pertamina bahwa kami hanya bisa masuk ke tiga SPBU karena antrean di SPBU lain juga luar biasa panjang, kita tidak mau ada gesekan di lapangan," katanya saat dikonfirmasi, Selasa (7/7/2026).

Rahim juga tak menampik adanya pelambatan pelayanan di Pelabuhan Bungkutoko akibat isu global, sehingga produktivitas armada logistik mengalami penurunan sekitar 15 hingga 20 rit.

Baca juga: Antrean Panjang Pertalite Sejumlah SPBU di Kendari, Warga Rela Antre 40 Menit Demi BBM Subsidi

"Jadi faktornya itu sudah berkolaborasi segala macam," ujar dia.

Menurutnya, penurunan produktivitas ini mulai dirasakan sejak Desember 2025 bertepatan dengan meningkatnya aktivitas menjelang Natal.

Sebelumnya, satu armada mampu mengangkut sekitar 60 kontainer dalam sebulan.

Namun kini jumlah tersebut turun menjadi sekitar 45 hingga 50 kontainer saja per kendaraan.

Selain antrean BBM dan pelayanan pelabuhan, kondisi akses jalan menuju Pelabuhan Bungkutoko di Kelurahan Bungkutoko, Kecamatan Abeli juga menjadi perhatian.

"Kalau musim kemarau berdebu, kalau musim hujan berlumpur, itu sering menjadi kendala bagi kendaraan logistik yang keluar masuk kawasan," jelasnya.

Kondisi jalan yang berlubang dan tidak teraspal itu memicu keluhan warga yang tinggal di sekitar jalur angkutan logistik. 

Akhirnya, aksi unjuk rasa hingga pemalangan jalan beberapa kali terjadi karena masyarakat terganggu debu akibat tingginya lalu lintas truk.

"Kalau warga melakukan aksi, jalan dipalang sehingga kendaraan tidak bisa melintas. Debu memang menjadi salah satu keluhan masyarakat karena setiap hari banyak truk yang lewat," kata Rahim.

Tak hanya mengganggu warga setempat, kondisi jalan itu juga mengancam keselamatan pengemudi.

Pasalnya, persoalan ini telah beberapa kali disampaikan kepada pemerintah daerah maupun pihak terkait.

Sejumlah pejabat, termasuk gubernur dan anggota DPR RI bahkan telah meninjau lokasi.

Meski demikian, dia memahami perbaikan infrastruktur membutuhkan anggaran yang cukup besar sehingga belum dapat direalisasikan secara menyeluruh.

Di sisi lain, pelaku usaha mengaku masih berupaya menahan kenaikan tarif angkutan meski biaya operasional terus meningkat.

"Kami juga tidak bisa menaikkan tarif terlalu tinggi karena nanti berdampak pada inflasi. Jadi kami berusaha bertahan dan menjaga keseimbangan supaya harga barang tidak ikut melonjak," tuturnya.

Abdl Rahim berharap pemerintah dapat segera menghadirkan solusi agar distribusi logistik berjalan lancar.

Saat ini, terdapat 26 pengusaha yang tergabung dalam DPW ALFI Sultra.

Sementara jumlah perusahaan logistik yang beroperasi di Sulawesi Tenggara diperkirakan mencapai 41 perusahaan.

Perusahaan yang tergabung dalam ALFI bergerak di bidang jasa perusahaan logistik atau trucking.

Yakni mengangkut barang dari pelabuhan menuju gudang maupun lokasi penerima barang.

"Kalau dulu istilahnya ekspedisi, sekarang menjadi jasa perusahaan logistik. Tugas kami mengangkut barang dari pelabuhan ke gudang, pedagang, atau penerima barang," jelasnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Apriliana Suriyanti)