Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong transformasi sektor pertanian melalui Program Pupuk Hayati Cair (PHC) yang menjadi salah satu program unggulan dalam Desaku Maju. 

Baca Juga: Inflasi Lampung Masih Terkendali, Pemprov Perkuat Pengawasan Komoditas Strategis

Program tersebut ditargetkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian hingga 15-30 persen sekaligus menekan ketergantungan petani terhadap pupuk kimia.

Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendamping Program Pupuk Hayati Cair yang diikuti ratusan penyuluh pertanian, dinas pertanian kabupaten/kota, Ketua KTNA, serta pendamping pertanian se-Lampung Selasa, (7/6/2026).

Dalam arahannya, Gubernur menegaskan keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada peran penyuluh pertanian yang menjadi ujung tombak pendampingan petani di lapangan.

"Saya sengaja hadir karena ingin menyampaikan langsung cita-cita pemerintah kepada para penyuluh. Program ini tidak akan berhasil tanpa dukungan penyuluh. Saya ingin apa yang menjadi harapan pemerintah bisa diteruskan kepada masyarakat dan petani," kata Mirza yang juga ketua DPD Partai Gerindra Lampung ini.

Mirza menjelaskan Provinsi Lampung memiliki modal besar untuk menjadi lumbung pangan nasional.

Dari total luas wilayah sekitar 3,3 juta hektare, sekitar 1 juta hektare merupakan kawasan hutan, sedangkan sekitar 2,3 juta hektare merupakan kawasan budidaya.

Dari luas tersebut, sekitar 1,8 juta hektare telah dimanfaatkan masyarakat untuk sektor pertanian dan perkebunan. 

Sekitar 400 ribu hektare di antaranya merupakan lahan perkebunan seperti tebu, sawit, karet, kopi, dan kakao, sedangkan sekitar 1,4 juta hektare lainnya merupakan lahan tanaman pangan yang menjadi sumber penghidupan jutaan masyarakat Lampung.

Menurut anggota DPRD Lampung periode 2019-2024 ini, tiga komoditas utama, yakni singkong, padi, dan jagung menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Ia menyebut luas tanaman singkong di Lampung diperkirakan mencapai lebih dari 500 ribu hektare berdasarkan pemetaan satelit, jauh lebih besar dibandingkan data administrasi yang tercatat sekitar 340 ribu hektare.

Kondisi itu menjadikan Lampung sebagai penyumbang sekitar 70 persen produksi tapioka nasional.

Selain itu, terdapat sekitar 400 ribu hektare tanaman padi yang dikelola ratusan ribu petani serta sekitar 250 ribu hektare tanaman jagung.

"Kalau tiga komoditas ini baik, petani untung, maka ekonomi Lampung ikut tumbuh. Tetapi kalau petani rugi, dampaknya juga langsung terasa terhadap pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.

Mirza mengatakan program PHC dipilih karena dinilai mampu menjawab persoalan tingginya biaya produksi pertanian.

Selama ini, kata dia, petani masih dibebani biaya distribusi bahan baku dan pupuk yang cukup besar. 

Salah satunya pada komoditas jagung yang harus diangkut dalam kondisi basah menuju tempat pengeringan sehingga petani ikut menanggung biaya pengangkutan kadar air yang sebenarnya tidak memiliki nilai ekonomi.

Menurutnya, bahan baku pembuatan pupuk hayati sebenarnya tersedia melimpah di Lampung sehingga lebih efisien apabila diproduksi langsung di tingkat desa.

"Pupuk hayati cair ini banyak dijual di pasaran. Padahal bahan pembuatnya ada semua di Lampung. Karena itu kita dorong supaya petani bisa membuat sendiri sehingga biaya produksi lebih murah dan efisien," katanya.

Pemprov Lampung menargetkan pembentukan sekitar 2.000 titik produksi PHC di berbagai daerah.

Apabila target tersebut tercapai, sekitar 800 ribu hektare lahan pertanian dapat dilayani dengan peningkatan produktivitas yang diproyeksikan mencapai 15 hingga 30 persen.

"Kalau program ini berjalan, produksi pertanian meningkat, PDRB Lampung ikut naik, pertumbuhan ekonomi tumbuh, dan yang paling penting kesejahteraan petani meningkat," ujar Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Provinsi Lampung untuk masa bakti periode 2008-2011 ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung Elvira Umihanni mengatakan Program PHC merupakan bagian dari Program Terpadu Unggulan Pemprov Lampung, yakni Desaku Maju.

Program tersebut merupakan pengembangan dari pelaksanaan tahun 2025 yang telah diterapkan di 500 titik.

Tahun ini cakupan program diperluas menjadi 800 titik dengan sejumlah penyempurnaan.

Beberapa evaluasi yang dilakukan antara lain reformulasi bahan baku dengan mengurangi penggunaan air kelapa, pelaksanaan bimbingan teknis bagi penyuluh dan kelompok tani, rekombinasi sistem produksi, serta pembangunan tiga titik subproduksi di Kabupaten Lampung Utara, Lampung Timur, dan Lampung Barat untuk mempercepat distribusi.

"Hari ini merupakan bimtek terakhir bagi para pendamping dan dinas kabupaten/kota. Total petani dan penyuluh yang telah mendapatkan pelatihan mengenai pupuk hayati cair mencapai 1.186 orang," kata Elvira.

Ia menjelaskan sebanyak 230 penyuluh pertanian hadir mengikuti bimtek tersebut.

Sebelumnya pelatihan juga telah diberikan kepada kelompok tani melalui tujuh klaster yang tersebar di seluruh wilayah Lampung.

Pemprov berharap seluruh penyuluh dapat menjadi pendamping utama petani dalam memproduksi sekaligus mengaplikasikan pupuk hayati cair di lapangan.

Di sela kegiatan, Research and Development sekaligus Quality Control Mikroba Kultur PHC, Joni Oktora, menjelaskan pupuk hayati cair berbeda dengan pupuk organik cair (POC).

Menurutnya, PHC merupakan bahan dasar berbasis mikroba dan bahan organik yang nantinya dapat menghasilkan pupuk cair untuk penyemprotan tanaman maupun dekomposer sebagai pengurai bahan organik dalam pembuatan pupuk padat.

"Jadi PHC ini bahan dasarnya. Dari PHC nanti bisa menjadi pupuk cair untuk tanaman dan juga menjadi dekomposer untuk pembuatan pupuk padat," jelasnya.

Ia mengatakan seluruh peralatan yang digunakan tergolong sederhana karena hanya memerlukan tong fermentasi dan aerator yang telah disiapkan pemerintah.

Bahan bakunya pun mudah diperoleh di sekitar petani, antara lain mikroba, air kelapa, air cucian beras, serta air rebusan kedelai.

Seluruh bahan tersebut kemudian dicampur dan difermentasi menggunakan aerator selama sekitar 25 hari hingga siap diaplikasikan ke lahan.

Pengelolaan produksi dilakukan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di masing-masing desa.

"Nanti petani mengambilnya melalui Gapoktan. Harapannya setiap desa bisa memproduksi pupuk hayati secara mandiri," katanya.

Joni menegaskan program tersebut bukan untuk menggantikan pupuk kimia sepenuhnya, melainkan menjadi pelengkap agar penggunaan pupuk kimia lebih efisien.

Melalui aplikasi PHC, penggunaan pupuk kimia dapat dikurangi sekitar 20 hingga 50 persen tanpa menurunkan produktivitas tanaman.

"Unsur makro tetap berasal dari pupuk kimia, sedangkan PHC menyediakan mikroba, mineral mikro, dan enzim yang membuat penyerapan unsur hara menjadi lebih efektif. Jadi keduanya saling melengkapi," ujarnya.

Untuk tanaman jagung, PHC direkomendasikan diaplikasikan sedikitnya tiga kali, yakni pada tahap pembenahan tanah sebelum tanam, fase vegetatif, dan fase generatif.

Ia juga memastikan teknologi tersebut dapat diterapkan pada berbagai jenis tanaman.

Sejumlah uji coba telah dilakukan pada tanaman padi, jagung, kopi, kakao hingga kelapa sawit. Pada beberapa lokasi, terutama tanaman sawit di Lampung Timur, produktivitas tandan buah segar dilaporkan meningkat dari rata-rata 30-40 kilogram menjadi sekitar 60-70 kilogram per tandan.

Meski demikian, menurut Joni, kondisi lahan pertanian di Lampung yang telah lama bergantung pada pupuk kimia membuat proses perbaikan kesuburan tanah membutuhkan waktu.

"Selama puluhan tahun lahan terus ditanami sehingga mikroba alami di dalam tanah banyak yang mati. Akibatnya tanah menjadi keras dan asam. Melalui PHC ini kita mengembalikan mikroorganisme tanah agar pupuk yang diberikan menjadi lebih efektif," jelasnya.

Saat ini program masih memasuki tahap produksi dan pelatihan.

Distribusi pupuk hayati cair kepada kelompok tani ditargetkan mulai berlangsung pada akhir Juli hingga Agustus 2026 dengan sasaran antara 1.500 hingga 2.000 Gapoktan yang tersebar di seluruh kabupaten di Provinsi Lampung.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)