TRIBUNNEWS.COM - Polemik dugaan campur tangan politik dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2026 kembali mencuat setelah Divisi Media Tim Nasional Iran melontarkan sindiran terhadap Amerika Serikat menyusul kekalahan tim AS 1-4 dari Belgia.
Dalam unggahan di akun resmi tim nasional, divisi media Iran menulis:
"Kini seluruh dunia menari menyambut kekalahan memalukan politik di hadapan sepak bola."
Baca juga: Dikerjai Amerika, Timnas Iran Ajukan Protes ke FIFA Saat Harus Bolak-balik Jakarta-Indramayu PP
Pesan yang sama juga dikirimkan ke grup WhatsApp resmi Tim Nasional Iran yang beranggotakan lebih dari 150 media internasional.
Menurut laporan media pemerintah Iran IRNA yang dikutip Pars Today, pernyataan tersebut merupakan respons atas dugaan intervensi politik Amerika Serikat dalam proses perwasitan Piala Dunia, sekaligus balasan terhadap komentar pejabat keamanan AS setelah Iran tersingkir dari turnamen.
Media Iran mengklaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghubungi Presiden FIFA Gianni Infantino setelah penyerang tim nasional AS, Folarin Balogun, menerima kartu merah saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina.
Laporan tersebut menyebut Komite Disiplin FIFA kemudian membatalkan hukuman larangan bermain satu pertandingan sehingga Balogun tetap dapat tampil melawan Belgia pada babak 16 besar.
Dalam wawancara dengan wartawan, Trump disebut mengakui telah berbicara dengan Presiden FIFA.
Namun, naskah yang tersedia tidak memuat pernyataan resmi FIFA yang mengonfirmasi adanya hubungan antara percakapan tersebut dan keputusan disiplin terhadap Balogun.
Hingga kini, klaim mengenai intervensi politik tersebut belum memperoleh konfirmasi independen dari FIFA.
Di tengah polemik tersebut, Juru Bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Stéphane Dujarric, menegaskan bahwa olahraga seharusnya tidak dijadikan alat politik.
Menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers, Dujarric awalnya mengaku enggan mengomentari isu tersebut. Namun setelah mendapat pertanyaan lanjutan, ia menyampaikan pandangannya.
"Olahraga tidak boleh pernah dipolitisasi. Sayangnya, olahraga selalu menjadi bagian dari politik, terutama ketika tim bermain membawa bendera nasional mereka."
Dujarric juga mengatakan dirinya berharap pertandingan Piala Dunia tetap berlangsung menarik dan dijalankan sesuai aturan permainan.
Pernyataan itu dipandang sejumlah pihak sebagai pengingat penting mengenai perlunya menjaga independensi lembaga olahraga dari pengaruh politik.
Selain mengutip pernyataan PBB, laporan IRNA juga menyebut adanya kritik terhadap FIFA dari sejumlah pihak, termasuk Uni Eropa, UEFA, dan mantan Presiden FIFA Sepp Blatter.
Menurut laporan tersebut, Komisaris Uni Eropa untuk Urusan Olahraga dan Pemuda Glenn Micallef menegaskan bahwa keputusan mengenai aturan dan disiplin pertandingan merupakan kewenangan badan olahraga, bukan politisi.
Media Iran juga mengklaim UEFA menyebut keputusan FIFA sebagai langkah yang "tidak dapat dipahami" dan bahkan telah "melewati garis merah."
Sementara itu, Sepp Blatter dikutip mengatakan bahwa sepak bola tidak boleh menjadi arena permainan kekuatan politik.
Namun, klaim-klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen melalui pernyataan resmi dari lembaga-lembaga terkait.
Sepanjang sejarah, olahraga internasional kerap bersinggungan dengan kepentingan politik, mulai dari boikot Olimpiade era Perang Dingin hingga berbagai kontroversi penyelenggaraan Piala Dunia.
Karena itu, FIFA selama ini menegaskan prinsip independensi organisasi olahraga dari campur tangan pemerintah maupun aktor politik.
Apabila terdapat persepsi bahwa keputusan pertandingan dipengaruhi kepentingan politik, dampaknya dapat meluas, mulai dari menurunnya kepercayaan publik terhadap integritas kompetisi hingga memunculkan tekanan terhadap tata kelola lembaga olahraga internasional.
Dalam kasus ini, dugaan intervensi terhadap keputusan disiplin FIFA masih menjadi klaim yang diperdebatkan.
Hingga saat ini belum ada bukti publik yang secara independen mengonfirmasi bahwa keputusan terkait Folarin Balogun dipengaruhi oleh campur tangan Presiden Amerika Serikat ataupun pemerintah AS.
(oln/parstoday/Irna/*)
