Cegah Obat Ilegal, BPOM Minta Logistik Farmasi Terapkan Pelacakan Digital
Dodi Esvandi July 07, 2026 05:38 PM

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meminta industri farmasi mempercepat integrasi sistem pelacakan digital dan standar distribusi yang ketat guna menjamin keamanan rantai pasok obat di Indonesia. 

Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja delegasi BPOM ke National Distribution Center (NDC) PT Anugerah Pharmindo Lestari (APL) di Cikarang, baru-baru ini.

Dalam peninjauan tersebut, BPOM memeriksa kesiapan fasilitas distribusi logistik farmasi agar tetap mematuhi standar Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). 

Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap implementasi sistem barcode 2D, sebuah regulasi digitalisasi dari BPOM yang berfungsi untuk melacak legalitas dan keamanan produk obat yang beredar di masyarakat.

Selain aspek pengawasan regulasi, kunjungan ini juga menyoroti kesiapan infrastruktur industri farmasi dalam menghadapi transisi energi bersih. 

Delegasi BPOM meninjau pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang mulai diterapkan di pusat distribusi tersebut sebagai bagian dari upaya membangun rantai pasok yang ramah lingkungan.

Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, menegaskan bahwa regulator dan industri merupakan mitra strategis yang harus bergerak selaras demi memastikan ketersediaan produk kesehatan yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

"Kami mengapresiasi langkah pelaku industri yang menjaga standar tinggi distribusi serta mulai mengintegrasikan prinsip keberlanjutan. Praktik bisnis yang bertanggung jawab ini tidak hanya memperkuat ketahanan operasional, tetapi juga mendukung penguatan ekosistem kesehatan Indonesia dalam jangka panjang," ujar Taruna.

Baca juga: Bukan Cuma Obesitas, Konsumsi Gula Berlebih Membuat Anak Tolak Makan Sayur dan Buah

Di sisi lain, kerja sama ini juga diarahkan untuk mempercepat akses masyarakat terhadap obat-obatan inovatif melalui efisiensi birokrasi. 

Salah satu yang tengah dikawal adalah proses registrasi Tirzepatide, terapi terbaru untuk penanganan diabetes melitus tipe 2 dan obesitas. 

BPOM memastikan proses evaluasi izin edar akan dilakukan secara efisien tanpa mengesampingkan standar keselamatan dan integritas klinis.

Presiden Direktur APL, Christophe Piganiol, menyambut baik supervisi yang dilakukan oleh pihak regulator. 

Menurutnya, kepatuhan terhadap regulasi dan integrasi prinsip keberlanjutan merupakan fondasi penting dalam mendistribusikan layanan kesehatan.

"Kolaborasi erat antara regulator dan industri sangat krusial untuk membangun ekosistem kesehatan yang terpercaya. Kami terus berupaya memenuhi standar operasional yang ditetapkan oleh pemerintah, sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan," kata Christophe.

Menurut Christophe, APL aterus mendukung peringkatan akses masyarakat Indonesia terhadap produk-produk kesehatan inovatif melalui kapabilitasinya di bidang distribusi, komersialisasi, serta dukungan uji klinis. 

Salah satunya adalah Tirzepatide, agonis reseptor ganda yang mengombinasikan GIP (glucose-dependent insulinotropic polypeptide) dan GLP-1 (glucagon-like peptide-1), sebagai terapi inovatif untuk diabetes melitus tipe 2 dan obesitas.

BPOM berperan penting dalam mempercepat akses pasien terhadap Tirzepatide melalui mekanisme percepatpan registrasi. 

Melalui proses registrasi yang efisien, BPOM memungkinkan kehadiran terapi baru tersebut di Indonesia dengan tetap menjunjung tinggi standar keamanan, mutu dan integritas klinis.

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.