Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto memastikan TNI dan Polri menjadikan HAM sebagai landasan dalam melakukan tugas menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Papua.
Menurut dia, sudah banyak regulasi yang diadopsi oleh TNI dan Polri untuk memastikan HAM menjadi panduan dalam kerja-kerja pengamanan di semua tempat, termasuk Papua.
"Paling panting sudah ada komitmen dan teman-teman TNI-Polri untuk memastikan hak asasi manusia menjadi panduan dalam kerja-kerja di semua tempat termasuk di Papua," kata Mugiyanto di Kantor Kementerian HAM RI, Jakarta, Selasa.
Dia menyebut komitmen penerapan HAM di Papua itu telah disampaikan langsung oleh TNI-Polri dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Kementerian HAM selama 2,5 jam.
Rapat dihadiri Astama Ops Polri Komjen Pol. Fadil Imran, Kababibkum HAM TNI Laksda TNI Farid Ma'ruf.
"Kami semua sudah menjadikan hak asasi manusia dan memastikan hak asasi manusia dihormati di Papua," ujarnya.
Dalam rapat itu juga dibahas perkembangan terkini di Papua, khususnya Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, usai kontak senjata antara aparat keamanan dari Koops TNI Habema dan kelompok bersenjata TPNPB-OPM pada Kamis (2/7) malam.
Dalam peristiwa tersebut, seorang perempuan bernama Melkiana Duwitau yang tengah mengandung meninggal dunia bersama bayi dalam kandungannya setelah terkena peluru saat berada di dalam rumahnya.
Rangkaian peristiwa tersebut juga mengakibatkan seorang pendeta, seorang anggota kelompok bersenjata, seorang prajurit TNI, dan seorang pilot pesawat perintis berkewarganegaraan asing meninggal dunia.
Menurut Mugiyanto, situasi di Papua sangat kompleks sehingga dalam penanganannya membutuhkan konsesus dengan keterlibatan semua pihak.
"Semua komponen bangsa, legislatif, masyarakat, kemudian partai politik, juga tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat harus terlibat, melibatkan diri memberikan konsesusnya terkait penyelesaian strategis di Papua," tegasnya.
Dalam konferensi pers tersebut, Kababibkum HAM TNI Laksda TNI Farid Ma'ruf menyampaikan komitmen TNI-Polri untuk menjaga hak dasar dari seluruh warga Papua dan juga kesejahteraan masyarakat di Papua.
"Tentunya di wilayah tersebut kami selalu dibekali dengan aturan hukum yang selalu menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas. Dan, Alhamdulillah pelaksanaan tugas juga dapat berjalan dengan baik," ujar Farid.
Farid menekankan tugas TNI memastikan pembangunan di Papua berjalan sesuai Astacita Presiden RI. TNI mendukung logistik, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Papua.
"Oleh karena itu kami berharap kepada seluruh warga di Papua untuk selalu mendukung kita semua dalam pelaksanaan tugas," ujar Farid.
Astama Ops Polri Komjen Pol. Fadil Imran juga menegaskan Polri mendukung sepenuhnya pembangunan di Papua dengan memastikan keamanan tetap terjaga melalui kegiatan pemolisian.
Menghadapi situasi di Papua, kata dia, Polri melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kriminal, seperti halnya pelaku kriminal yang lain.
"Kami juga terbuka apabila dalam penegakan hukum ada hal-hal yang perlu kami perbaiki, kami juga perbaiki," ujarnya.
Dia menambahkan Polri telah memiliki peraturan Kapolri terkait dengan prinsip dan implementasi HAM dalam tugas kepolisian yakni Perkap Nomor 8 Tahun 2009 yang menjadi pedoman buat seluruh anggota kepolisian.
"Polri hadir untuk melindungi segenap warga dan sekaligus melakukan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ini yang terus kami evaluasi ke depan," kata Fadil.
