TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kebijakan pemerintah yang melibatkan sekitar 2.000 taruna Akademi Militer (Akmil) dan Akademi Kepolisian (Akpol) di Sekolah Rakyat (SR) menuai beragam tanggapan. 

Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Agustinus Subarsono mengatakan program pelatihan kemandirian tersebut mestinya didahului dengan proyek percontohan agar optimal. Melalui percontohan di beberapa SR, dapat memunculkan evaluasi yang bisa menjadi landasan perbaikan ke depan.

"Dari sisi kebijakan, program pembentukan kemandirian siswa tersebut perlu dilakukan melalui pilot project dahulu pada beberapa Sekolah Rakyat, kemudian dievaluasi dan hasil evaluasi tersebut bisa untuk digunakan untuk memperbaiki kurikulum yang sudah dicoba, baru kemudian diterapkan secara nasional," katanya, Selasa (7/7/2026).

Agar kebijakan tersebut berjalan optimal, ada tiga aspek yang perlu dipertimbangkan yakni tujuan dan materi pelatihan, profesionalisme pelatih, serta model pelatihan.

Dari sisi materi pelatihan, mestinya perlu didiskusikan dengan pakar psikologi untuk mendapatkan metode yang tepat. Pasalnya kemandirian anak mencakup aspek emosional yang berkaitan dengan kemampuan untuk tidak tergantung pada dukungan orangtua, perilaku, dan nilai. 

Kemandirian anak juga mencakup perilaku, yaitu kemampuan murid menentukan pilihan dan mengambil keputusan secara mandiri. Aspek lainnya adalah nilai yakni sikap independen dan keyakinan tentang spiritualitas, politik dan moral.

"Dengan demikian, materi pelatihan harus mencakup tentang bagaimana ketiga kemandirian tersebut berkembang pada diri murid. Kurikulum dan materi latihan seperti apa yang akan diberikan untuk mendorong tumbuhnya tiga jenis kemandirian tersebut," terangnya.

Untuk itu, pihak yang memberikan pelatihan adalah pelatih yang profesional. Namun, memang pelatihan ini akan mengunakan alokasi anggaran negara. Sehingga biaya yang dikeluarkan harus sebanding dengan hasil yang optimal. 

Model pelatihan pun beragam, baik bersifat teori diberikan di kelas, workshop atau outbound yang semuanya harus bermuara pada lahirnya kemandirian murid. Pelatihan juga melalui studi kasus nyata, simulasi pengambilan keputusan, project based learning, dan role play. 

"Tanpa mempertimbangkan aspek-aspek itu, program atau proyek pelatihan yang melibatkan para taruna ini bisa berpotensi menggerus anggaran negara yang tidak efisien. Suatu program yang baik, tentu perlu dirancang secara lebih mendalam melalui pilot project. Kita tidak perlu melakukan kebijakan secara tergesa-gesa kalau mau menghasilkan output yang berkualitas dan optimal," imbuhnya. (maw)