Laporan Wartawan TribunJatim.com, Nuraini Faiq
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Ratusan mitra pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Surabaya dipastikan bakal turun ke jalan.
Massa yang tergabung dalam DPD Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD-Gemas) Kota Surabaya dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, pada Rabu (8/7/2026) pagi.
Aksi turun ke jalan ini dipicu oleh kekhawatiran para pemilik dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terhadap keberlangsungan dan tata kelola program nasional tersebut.
Sebagai pihak yang memproduksi dan mendistribusikan makanan, mereka merasa sangat terdampak oleh regulasi terbaru pemerintah.
"Kami mendukung MBG," tegas Ketua DPD HMD-Gemas Kota Surabaya, Bagiyon, saat memberikan konfirmasi pada Selasa (7/7/2026) sore.
Baca juga: Ribuan Warga di Sidoarjo Serukan Dukungan untuk Program Makan Bergizi Gratis
Namun, dirinya menyayangkan adanya kebijakan penghentian operasional sementara yang dinilai merugikan ekosistem dapur piringan emas tersebut.
Saat ini, tercatat ada total 133 SPPG yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya untuk menyuplai kebutuhan pangan bergizi di tiap-tiap sekolah. Ketika memasuki masa liburan sekolah, aktivitas produksi mereka dipaksa berhenti total.
Kondisi ini tidak hanya mematikan aktivitas ekonomi pemilik SPPG, tetapi juga memutus mata rantai pasokan bahan baku dari para supplier lokal. Bagiyon menyebut para mitra kini dalam kondisi lumpuh atau "step".
Padahal, sebagai pelaku usaha, mereka sangat bergantung pada insentif harian sebesar Rp 6 juta per hari yang biasa dikucurkan pemerintah untuk memutar roda operasional dan menggaji karyawan serta relawan.
"Saat dihentikan, semua kelimpungan. Supplier mandeg," tambah Bagiyon menceritakan dampak nyata di lapangan.
Dalam aksi yang bertajuk "Aksi Damai Serentak Nasional Dukung MBG" ini, HMD-Gemas Surabaya membawa sejumlah poin tuntutan krusial. Tuntutan utama mereka adalah mendesak pemerintah segera mencabut Surat Edaran (SE) Kepala BGN Nomor 12/2026.
Sebagai informasi, SE 12/2026 yang diterbitkan pada 17 Juni 2026 tersebut merupakan aturan yang melandasi penyetopan sementara penyaluran makanan MBG serta pembekuan insentif harian Rp 6 juta bagi SPPG selama periode libur sekolah dan libur nasional.
Selain menolak SE tersebut, para pengelola dapur mendesak pemerintah agar tidak mengorbankan nasib relawan dan pekerja dapur. Mereka menuntut adanya kepastian hukum jangka panjang, keterlibatan aktif mitra sebagai pelaksana utama program, serta sistem tata kelola anggaran yang jauh lebih transparan.
Berdasarkan selebaran resmi yang beredar, aksi esok hari akan dikemas dalam konsep "Parade Nasional Gerakan Pendukung". Pihak panitia telah mengimbau setiap yayasan atau SPPG untuk mengirimkan relawannya dengan membawa bekal makanan sendiri. Jalannya aksi ini nantinya akan dikomandoi secara terukur oleh tiga koordinator lapangan (korlap) yang telah ditunjuk resmi oleh organisasi.
