TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah bakal menerjunkan 2.000 taruna dari Akademi Militer (Akmil) dan Akademi Kepolisian (Akpol) selama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat (SR).

Pelibatan ribuan taruna tersebut bertujuan untuk membangun kemandirian dan kedisiplinan siswa di SR selama di asrama.

Menurut Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII), Prof. Dr. rer. soc. Masduki, M.Si., pelibatan taruna Akmil dan Akpol ke Sekolah Rakyat merupakan upaya militerisasi sipil. Ia menilai pelibatan taruna di SR sama dengan metode kaderisasi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"Jadi ini sebetulnya kita lihat indikasi arus besarnya bahwa ini upaya militerisasi sipil. Dan sebelumnya kan kita lihat ada pelatihan atau kaderisasi untuk pengelola Koperasi Merah Putih  oleh Kementerian Pertahanan yang memasukkan kurikulum unsur-unsur pendisiplinan secara fisik dan juga pola pikir yang disebut satu komando," katanya, Selasa (7/7/2026).

"Nah kita melihat hal yang sama nanti di Sekolah Rakyat ini. Ini kan memang satu komando dari Presiden Prabowo. Proyek strategis politiknya (Presiden Prabowo) kan. Sekolah rakyat juga tampaknya akan dimasukkan kurikulum dalam konteks militerisasi sipil ini," sambungnya.

Gagasan SR sejak awal telah menuai perdebatan karena dinilai lahir sebagai realisasi janji politik. Hadirnya SR dinilai mengganggu sekolah-sekolah yang sudah ada, baik yang dikelola lembaga sosial maupun komersial. 

Ia memandang gagasan SR semakin menyimpang lantaran masuknya kurikulum yang sifatnya militeristik. Ia pun khawatir kebijakan tersebut akan berdampak jangka panjang.

Melalui SR, siswa mestinya mendapatkan ilmu, keterampilan, mampu berpikir kritis untuk mengelola life skill. Ia menilai, apabila kurikulum Sekolah Rakyat benar-benar mengadopsi pendekatan militeristik, maka tujuan pendidikan berisiko bergeser dari pengembangan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan hidup menjadi pembentukan kepatuhan terhadap kekuasaan.

"Sehingga kita akan menyaksikan generasi yang sifatnya hanya mematuhi apa yang diatur dan diprogramkan pemerintah meskipun itu keliru. Jadi ini kira-kira akan mengarah ke sana sehingga ini perlu diwaspadai," imbuhnya. (maw)