Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Anggota Komisi V DPRD NTT Kasimirus Kolo menilai Pemerintah Provinsi NTT khususnya dinas teknis masih lemah dalam perencanaan Kebutuhan Guru di SLB.

Politikus NasDem itu merespons kekurangan guru yang dialami Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Kota Radja Kupang.

Sekolah ini setidaknya membutuhkan belasan guru tambahan untuk membantu pendampingan bagi siswa berkebutuhan khusus. 

Kasimirus mengatakan, sejak awal instansi teknis tidak melakukan perencanaan secara matang, terutama untuk Sekolah Luar Biasa (SLB). 

"Kedepan kita harap supaya pembukaan SLB itu harus mempertimbangkan dulu kesiapan guru. Percuma juga kalau guru tidak ada," katanya, Selasa (7/7/2026). 

Baca juga: SLB Kota Radja Kupang Kekurangan Guru, Idealnya Setiap Siswa Satu Pendidik

Ketua Fraksi NasDem DPRD NTT itu meminta Dinas terkait melakukan pemetaan terhadap semua guru di semua sekolah. Jika terdapat kelebihan guru maka dilakukan distribusi agar membantu kekurangan guru di SLB. 

Namun, ia menyebut itu merupakan langkah pendek yang dilakukan. Selanjutnya, Pemerintah perlu membantu guru umum di SLB agar mengikuti pendidikan khusus. Sebab, penanganan siswa-siswi SLB membutuhkan keahlian khusus. 

"Jangan memaksakan guru umum untuk mengajar di SLB. Disana harus ada keahlian khusus mengajarkan anak-anak berkebutuhan khusus. Bukan sekadar pergi berdiri depan mereka lalu mengajar, itu kesulitan," ujarnya. 

Sehingga ia meminta Pemerintah harus melihat ini sebagai kekeliruan yang perlu ditata dan tidak berdampak pada pembelajaran di SLB. Pada beberapa SLB, kata dia, ketersediaan guru sangat terbatas. 

"Banyak guru umum. Terpaksa mereka belajar cepat untuk menguasai teknik untuk mengajar anak-anak berkebutuhan khusus, tapi itu sifatnya sementara," tambah dia. 

Baca juga: Atasi Kekurangan Guru ASN, Pemerintah Berencana Penuhi pada Rekrutmen CPNS Tahun 2027

Kasimirus mengatakan, dinas tidak boleh membedakan SLB dengan sekolah lainnya, terlebih dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) untuk membantu pengajaran yang baik. 

Dia mengapresiasi langkah SLB Negeri Kota Radja Kupang yang menggandeng orang tua untuk membiayai rekruitmen guru baru demi pemenuhan kebutuhan guru. Baginya itu merupakan pukulan bagi Pemerintah Provinsi NTT. 

"Malah itu sebetulnya menjadi pukulan, dorongan buat Pemerintah kedepan negara harus hadir disitu, tidak boleh negara hadir dengan setengah-setengah. Tidak boleh," ujarnya. 

Kasimirus mencontohkan salah satu SLB di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) justru dibangun jauh dari pemukiman dan minim siswa. Padahal gedungnya cukup bagus. Infrastruktur ke lokasi, ujar dia, sangat tidak layak.

Ia melihat perencanaan yang tidak tepat justru menghasilkan sistem pendidikan yang tidak maksimal. Ujungnya adalah kualitas pendidikan menjadi tidak bagus. Untuk itu, ia menyarankan dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT agar menertibkan sekolah yang tidak memiliki izin operasional. 

Baca juga: Ini Analisa Kekurangan Guru Jenjang SD dan SMP di Timor Tengah Utara 

"Yang mereka memaksakan diri untuk selenggarakan pendidikan. Ini kan tidak baik, butuh team work untuk menangani. Jika tidak SDM kita tetap terbawah," ujarnya. 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Ambrosius Kodo mengatakan, kemampuan keuangan daerah memang masih mengharapkan partisipasi dari orang tua siswa. 

"Terkait guru-guru karena formasi tidak ada. Rata-rata yang sudah mengajar di pendidikan luar biasa, SLB ijasahnya bukan pendidikan luar biasa sehingga tidak terakomodasi disitu," kata Ambrosius, Selasa (7/7/2026). 

Dia berkata, jalan tengah yang ditempuh adalah didorong ke ketenaga kependidikan. Sementara sisi lain, ada pembatasan rekruitmen sehingga membuat kondisi ini menjadi kesulitan tersendiri. 

"Bagi sekolah yang membangun kerja sama dengan orang tua saya kira itu langkah yang baik ini menjadi catatan Pemerintah untuk kedepan perlu ada langkah yang bisa ditempuh agar anak mendapatkan pendidikan," ujarnya. 

Baca juga: Berdiri Sejak Tahun 2014, SDN Kolit Sikka Masih Kekurangan Guru dan Ruang Kelas

Ambrosius mengatakan, dari bagian anggaran memang membuka lamaran untuk mengisi kebutuhan guru tidak memungkinkan. Pihaknya hanya bisa mengatur agar guru dari sekolah lain bisa diperbantukan ke SLB. 

"Untuk rekruitmen belum ada kebijakan yang mengatur. Saya kira sepanjang ada kesepakatan dengan orang tua, saya kira tidak apa-apa. Dari Dinas siap mendukung," katanya. (fan)